Kaltimes.com — Pemasangan smart lock door atau kunci pintar di pintu masuk kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutai Timur telah menjadi sorotan publik setelah disebut dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kutim. Penggunaan teknologi ini dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan kantor, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, menanggapi pemasangan smart lock door dengan pesan yang tegas. “Saya hanya berpesan agar penggunaan teknologi ini tidak mempengaruhi pelayanan yang dilakukan oleh dinas kepada masyarakat. Yang terpenting, pelayanan tetap berjalan dengan baik dan tidak membuat susah masyarakat yang ingin berurusan dengan PUPR,” ujarnya dalam rapat Pansus yang berlangsung di Ruang Hearing DPRD pada Senin, 1 Juli 2024.
Hepnie menambahkan bahwa meskipun teknologi smart lock door dapat meningkatkan keamanan, penting untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menghambat akses masyarakat. “Kalau saya, ya terserahlah soal smart lock door itu. Yang penting pelayanan jalan dan tidak membuat susah ditemui,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PUPR Kutai Timur, Muhammad Muhir, menganggap pemasangan smart lock door sebagai hal yang wajar. “Saya kira itu hal biasa saja. Itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencurian saat kami sedang bekerja,” kata Muhir setelah menghadiri rapat tersebut. Dia juga menekankan bahwa pemasangan smart lock tidak ada kaitannya dengan isu pemanggilannya oleh Polda Kaltim atau dugaan penyelidikan terkait proyek-proyek yang dikerjakan.
Muhir menjelaskan bahwa penggunaan smart lock door bertujuan untuk keamanan. “Curiga boleh sih. Tapi kita tidak ada macan-macam. Kalau mau konfirmasi pemberitaan, silakan saja ke kantor. Insya Allah bisa aja itu,” tutupnya. (Adv-DPRD/One)
