SUARA mesin industri kini menjadi penentu arah bangku kuliah di berbagai penjuru negeri. Masa depan ribuan mahasiswa berada di persimpangan seiring rencana penataan ulang program studi oleh negara.
Pemerintah Indonesia mewacanakan penghapusan jurusan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyampaikan rencana ini dalam simposium nasional di Bali.
Ia menegaskan bahwa program studi harus selaras dengan kebutuhan dunia kerja masa depan. Namun, ukuran “relevansi” tersebut masih memicu perdebatan di kalangan akademisi dan mahasiswa.
Perdebatan ini menjadi penting ketika dihadapkan pada data riil lulusan perguruan tinggi yang justru menunjukkan persoalan lebih kompleks.
Realitas Data Lulusan dan Problem Mismatch Lapangan Kerja
Dilansir statistik PDDikti 2024, bidang Pendidikan mendominasi jumlah lulusan dengan 490,17 ribu orang. Ekonomi 284,32 ribu dan Sosial 275,38 ribu lulusan setiap tahun.
Bidang Teknik dan Kesehatan juga mencatat angka besar, masing-masing 252,42 ribu dan 246 ribu lulusan. Sementara itu, Pertanian dan MIPA berada di kisaran 70–76 ribu, Agama 51,9 ribu dan Humaniora 30,32 ribu orang.
Di posisi terbawah, bidang Seni hanya menghasilkan 16,84 ribu lulusan. Secara kuantitas, bidang ini tidak memberi tekanan signifikan pada pasar kerja.
Dari data tersebut terlihat bahwa persoalan utama bukan pada jurusan kecil. Tekanan justru berasal dari bidang populer seperti pendidikan dan ekonomi yang menghasilkan lulusan besar namun tidak sepenuhnya terserap.
Kondisi ini menegaskan adanya mismatch antara output pendidikan dengan kebutuhan industri. Karena itu, jika kebijakan hanya menyasar jurusan kecil, langkah tersebut cenderung simbolik dan belum menyentuh akar masalah.
Persoalan mismatch ini kemudian membuka kritik yang lebih luas terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi itu sendiri.
Kritik Neoliberalisasi dan Industrialisasi Pendidikan Tinggi
Dilansir BBC Indonesia (29/4/2026), Profesor Arief Anshory Yusuf dari Universitas Padjajaran menilai paradigma neoliberalisme di kampus menjadi akar masalah. Perguruan tinggi mendorong penerimaan mahasiswa sebanyak mungkin untuk menopang pendanaan mandiri.
Dosen hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menambahkan bahwa tuntutan mencetak tenaga kerja siap pakai kini membebani kampus. Biaya pendidikan yang tinggi juga mendorong lulusan untuk segera “balik modal” di dunia industri.
Namun, di sisi lain, negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang memadai. Data BPS Februari 2026 menunjukkan tenaga kerja sektor manufaktur tidak sampai 15 persen, sementara sektor informal masih mendominasi hingga 46,74 persen.
Tingkat pengangguran usia 20–24 tahun bahkan mencapai 14,35 persen. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah struktur jurusan di kampus.
Ketimpangan ini juga terlihat pada minimnya dukungan negara terhadap ekosistem pendidikan dan tenaga kerja secara keseluruhan.
Ketimpangan Dukungan Negara dan Nasib Lulusan Vokasi
Nabiyla menilai ekspektasi pemerintah terhadap kampus tidak diimbangi dengan dukungan nyata. Pendanaan pendidikan terbatas, sementara tuntutan kompetensi terus meningkat.
Di sisi lain, industri juga belum sepenuhnya berpihak pada lulusan vokasi. Banyak pekerjaan teknis yang seharusnya untuk lulusan SMK justru mensyaratkan gelar sarjana.
Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara pendidikan, kebijakan, dan kebutuhan industri. Tanpa pembenahan menyeluruh, wacana penghapusan jurusan berisiko menjadi solusi yang dangkal.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun peta jalan pendidikan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Pendekatan ini penting agar kebijakan benar-benar menjawab persoalan struktural, bukan sekadar merespons gejala di permukaan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
