Kaltimes.com – Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, M Amin menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 yang hanya mencapai 44,76 persen dari target. Pernyataan ini disampaikan Amin dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-27 yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
“Realisasi PAD yang hanya 44,76 persen ini sangat memprihatinkan. Perlu adanya optimalisasi seluruh BUMD untuk meningkatkan PAD secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu,” ungkap M Amin saat dihubungi wartawan pada Jumat 14 Juni 2024.
Hal senada juga disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Maswar. Dia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap infrastruktur fisik. “Meski realisasi belanja modal mencapai 84 persen, pengawasan terhadap infrastruktur fisik perlu ditingkatkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas,” tambahnya.
Sementara itu, Sobirin Bagus dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) mendorong adanya kreativitas dalam mencari sumber pendapatan alternatif. “Kami mendorong adanya peningkatan pencapaian dalam APBD melalui eksplorasi kreatif terhadap sumber-sumber pendapatan alternatif. Optimalisasi potensi ekonomi lokal harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-27 dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latief, yang mewakili Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman. Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPRD Kutai Timur menyampaikan pandangan mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.
Rapat paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Kutai Timur dalam mengawasi dan mendorong perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan infrastruktur. Para anggota dewan pun berharap masukan yang diberikan dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur. (ADV-DPRD/Q)
