RIBUAN massa turun ke jalan di Kalimantan Timur dalam beberapa waktu terakhir demi menuntut keadilan. Aksi tersebut mencerminkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Aksi tersebut bukan sekadar luapan emosi warga. Masyarakat memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan ketidakpuasan secara terbuka.
Kondisi ini dapat dibaca melalui Indeks Demokrasi Indonesia yang mengukur kualitas demokrasi di tiap daerah. Data Badan Pusat Statistik 2025 menunjukkan Yogyakarta menempati peringkat tertinggi.
Sementara itu, Kalimantan Timur juga masuk sepuluh besar nasional dengan skor 82,66, menandakan praktik demokrasi berdasarkan BPS tetap berjalan relatif baik.
Peringkat Indeks Demokrasi dan Aspek Penilaian
Yogyakarta memimpin peringkat provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi. Provinsi tersebut konsisten berada di puncak sejak tahun 2024. Skor indeks demokrasi Yogyakarta meningkat dari 89,25 menjadi 89,79.
Bali menduduki posisi kedua dengan skor yang ikut meningkat dari 88,34 menjadi 88,73. Selanjutnya, Jawa Tengah menyusul di peringkat ketiga dengan raihan skor 86,72. Kalimantan Barat membuntuti di posisi keempat dengan skor 86,17.
Pulau Jawa kembali mendominasi daftar peringkat setelah Jawa Timur menempati posisi kelima dengan skor 84,05. Nusa Tenggara Timur menempati urutan keenam dengan raihan skor 83,98. Selanjutnya, Aceh menyusul dengan perolehan skor 83,43.
DKI Jakarta menempati peringkat kedelapan dengan nilai indeks sebesar 82,94. Kalimantan Timur menyusul di posisi kesembilan dengan skor 82,66. Sulawesi Selatan menutup daftar sepuluh besar dengan raihan skor 81,96. Seluruh provinsi dalam daftar ini berhasil melampaui standar indeks demokrasi yang baik.
Adapun rincian skor ketiga aspek penting ini mencakup aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Ketiga aspek tersebut mengukur sejauh mana pemerintah menjamin hak-hak sipil masyarakat di berbagai daerah.
Perbandingan dan Tantangan Kualitas Demokrasi
Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi nasional mengalami peningkatan yang cukup merata pada 2025. Sebagian besar wilayah di luar Pulau Jawa mulai mampu mengejar ketertinggalan skor.
Hal ini terlihat dari masuknya Nusa Tenggara Timur dan Aceh ke dalam sepuluh besar nasional. Temuan tersebut mengindikasikan adanya pemerataan kebebasan sipil serta kapasitas lembaga di berbagai daerah.
Namun, pengukuran kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada kebebasan sipil. Aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga juga menjadi komponen penting dalam penilaian indeks.
Dalam konteks aksi demonstrasi di Kalimantan Timur, ketiga aspek tersebut dapat terlihat langsung di lapangan. Aksi massa menunjukkan ruang kebebasan berpendapat masih terbuka.
Meski demikian, respons pemerintah terhadap demonstrasi menjadi penentu apakah kebebasan itu benar-benar terlindungi. Tuntutan publik yang mengarah pada audit kebijakan juga mencerminkan keraguan terhadap kapasitas lembaga.
Kondisi ini menegaskan bahwa skor indeks yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat. Ada jarak antara capaian angka dan pengalaman nyata warga.
Di sisi lain, kualitas demokrasi yang terjaga tetap memberi dampak positif. Masyarakat memiliki ruang aspirasi yang lebih aman dan terbuka.
Hal ini mendorong peningkatan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi lebih inklusif dalam pengambilan kebijakan.
Pada akhirnya, stabilitas sosial semakin kuat karena adanya toleransi terhadap keberagaman di berbagai wilayah Indonesia.
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
