Kaltimes.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menampung aspirasi para guru sekolah swasta terkait usulan kenaikan insentif. Rapat yang berlangsung pada Senin (21/7/2025) di Ruang Rapat Banmus DPRD Kukar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, M Andi Faisal, bersama seluruh anggota komisi.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan, Setkab Kukar, serta puluhan guru swasta dari berbagai yayasan pendidikan di Kukar.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M Andi Faisal atau yang akrab disapa Ical, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyesuaian insentif bagi guru swasta. Menurutnya, meskipun insentif guru swasta di Kukar tergolong tertinggi di Kalimantan Timur, kenyataan bahwa tidak ada kenaikan selama 20 tahun menjadi persoalan serius yang perlu diatasi.
“Ya, kita DPRD mencoba meramu supaya ada peningkatan terhadap insentif. Karena Perbup yang ada saat ini memang menunjukkan peningkatan, tapi itu hanya untuk ASN, bukan untuk guru swasta,” ujar Ical.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur insentif guru dapat direvisi. Ical menilai bahwa penyesuaian besaran insentif perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Berdasarkan perhitungan, jika insentif dinaikkan Rp500 ribu per guru, maka dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp16 miliar dalam APBD.
“Nah, kata-kata ‘menaikkan’ ini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang pasti, kami dari DPRD akan berusaha agar tetap ada kenaikan, meskipun tidak harus sama dengan ASN atau PPPK,” jelasnya.
Ical menekankan bahwa DPRD Kukar tidak akan tinggal diam dalam mengawal aspirasi ini. Ia menganggap insentif sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi semangat dan motivasi para guru swasta dalam mengajar.
“Kami ingin guru swasta di Kukar bisa mendapatkan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka,” pungkasnya.(adv)
