Kaltimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Abdi Firdaus, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur terkait efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Kritik ini mencuat menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya dugaan penyimpangan anggaran di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dalam pandangan Abdi, sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Wilayah seharusnya mampu mendeteksi adanya dugaan penyimpangan anggaran sejak dini. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat harus bersifat proaktif dan menyeluruh agar potensi penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin. “Temuan BPK menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal masih lemah dan perlu ditingkatkan. Seharusnya Inspektorat Wilayah dapat mencegah timbulnya permasalahan seperti ini sebelum terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan oleh BPK,” ujar Abdi Firdaus saat dihubungi oleh wartawan, Selasa (8/8).
Abdi juga menambahkan, pengawasan yang lebih ketat dan sistematis sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. “Pengawasan secara aktif harus dilakukan oleh inspektorat, sehingga dugaan penyimpangan atau kesalahan yang timbul dapat diminimalisir dengan baik,” tegasnya.
Menurut Abdi, temuan BPK yang menunjukkan adanya penyimpangan anggaran menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah masih jauh dari harapan. Hal ini, lanjutnya, tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, Abdi menyatakan bahwa kinerja Inspektorat Wilayah harus terus ditingkatkan agar peran mereka sebagai garda terdepan dalam pengawasan dapat berjalan optimal. “Saya kira hal ini bukan hanya keinginan dari DPRD. Saya yakin masyarakat pun sepaham jika pengawasan internal semakin ditingkatkan. Karena kelemahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Ya contohnya temuan BPK ini,” katanya.
Abdi berharap agar Inspektorat Wilayah ke depan dapat lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan pengawasan yang lebih efektif, Abdi optimis bahwa potensi penyimpangan anggaran bisa diminimalisir dan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih transparan dan akuntabel.
“Koordinasi antara Inspektorat Wilayah, DPRD, dan BPK sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami di DPRD siap untuk bersinergi dengan Inspektorat dan BPK untuk meningkatkan pengawasan ini,” pungkas Abdi Firdaus. (Adv-DPRD/One)
