ADA yang retak di antara birunya laut dan hijaunya hutan Raja Ampat. Di balik tenangnya ombak dan nyanyian burung cendrawasih, rakyat Papua menyimpan amarah yang perlahan menggelegak. Mereka bukan sekadar soal tambang, tapi tentang warisan yang nyaris direnggut dan suara yang diabaikan.
#SaveRajaAmpat bukan sekadar tren, tapi jeritan atas hilirisasi nikel di tanah yang seharusnya dilindungi, bukan dieksploitasi. Dilansir GoodStat, PT Gag Nikel, perusahaan tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat, kini jadi sorotan. Ia mencerminkan dilema abadi: memilih antara pembangunan ekonomi atau pelestarian lingkungan.
Pemerintah sempat menghentikan sementara operasional tambang, tapi pernyataan bahwa lokasi tambang tidak berada dalam zona Geopark justru memperuncing kontroversi. Bagi banyak orang, ini bukan hanya soal peta, tapi soal arah kebijakan yang mengabaikan keberlanjutan dan keadilan.(Sentimen Analisis Hilirisasi Nikel di Raja Ampat: 97 persen Interaksi Diisi Warga Twitter – GoodStats, GoodStat, 2025)
Di dunia digital, percakapan soal hilirisasi nikel di Raja Ampat meledak. Data dari DroneEmprit menunjukkan betapa luas dan panasnya respon publik. Twitter mendominasi panggung dengan 97 persen dari total 14,27 miliar interaksi, menjadikannya ruang utama perlawanan. Sentimen publik juga berbicara keras dengan 95 persen cuitan dan unggahan di media sosial menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan.
Namun suara tidak selalu satu arah. Di tengah derasnya penolakan, muncul juga narasi pembelaan dari kalangan pro-hilirisasi. Influencer seperti @Fdonghun menyebut isu kerusakan lingkungan sebagai hoaks, dan menyuarakan optimisme terhadap komitmen pemerintah menjaga Geopark.
Sayangnya, ini justru menambah polarisasi, terutama ketika narasi tandingan ini ditanggapi dengan sinisme oleh aktivis dan masyarakat adat yang merasa hidup mereka bukan bahan debat, melainkan realitas yang dipertaruhkan.
Masyarakat adat menyebutnya kolonialisme modern. Tokoh seperti Susi Pudjiastuti dan Greenpeace menegaskan: tambang ini cacat secara moral dan prosedural. Kritik tajam dialamatkan pada proses perizinan yang dianggap tak transparan, serta pada manfaat ekonomi yang disebut hanya dinikmati segelintir elite, bukan warga lokal.
Polemik Raja Ampat hari ini bukan sekadar soal tambang. Ia adalah potret dari krisis arah pembangunan negeri ini. Apakah kekayaan alam masih dinilai dari hasil tambang, atau dari keberlanjutannya?
Tagar #SaveRajaAmpat dan #TegasTanganiRajaAmpat bukan sekadar desakan, tapi pengingat. Tidak semua yang bisa diekstraksi layak untuk dikorbankan. Saat lautan tak lagi biru dan pulau tak lagi hijau, apa lagi yang tersisa dari nama besar Raja Ampat?
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
