Kaltimes.com – Komisi B DPRD Kutai Timur menegaskan pentingnya dukungan penuh dan kerja keras untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Muhammad Ali, dalam sebuah pernyataan terkait program-program pemberdayaan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Menurut Ali, pemberdayaan masyarakat di Kutai Timur telah memiliki dasar yang kuat dengan adanya potensi daerah yang besar, sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta anggaran yang cukup. Namun, ia menggarisbawahi bahwa semua potensi ini harus dioptimalkan dengan lebih baik melalui dorongan yang tepat dari berbagai pihak terkait.
“Pentingnya anggaran, potensi daerah, sumberdaya manusia (SDM), dan keinginan untuk melakukan pemberdayaan yang lebih optimal dimiliki oleh Kutai Timur. Tinggal dorongan dan realisasi yang lebih optimal ke depannya,” ujar Ali saat ditemui di kantor DPRD Kutai Timur, Senin (13/8).
Lebih lanjut, Ali menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat harus memiliki tujuan yang jelas dan terstruktur agar dampaknya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sedang fokus pada tiga dari enam tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan, yaitu memperkuat institusi yang baik, menjaga lingkungan, dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
“Pemberdayaan memiliki beragam tujuan dan manfaat, seperti perbaikan kelembagaan yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah menyasar tiga dari enam tujuan pemberdayaan, yaitu institusi yang baik, lingkungan yang terjaga, dan standar hidup masyarakat yang meningkat. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan dukungan yang layak,” kata Ali.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu, Komisi B DPRD Kutai Timur akan terus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai program pemberdayaan.
“Dukungan dari pemerintah sangat penting, tetapi partisipasi masyarakat adalah kunci utama. Tanpa keterlibatan mereka, pemberdayaan tidak akan berjalan efektif,” tambah Ali.
Sebagai langkah konkret, Ali mengusulkan agar program-program pemberdayaan yang ada saat ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan organisasi masyarakat seperti karang taruna, PKK, dan majelis taklim sebagai mitra kerja pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut.
“Organisasi-organisasi masyarakat memiliki peran strategis dalam pemberdayaan. Mereka bisa menjadi mitra yang efektif bagi pemerintah untuk memastikan program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv-DPRD/One)
