Kaltimes.com – Pemerintah Indonesia akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025, memicu protes dari masyarakat dan tokoh publik.
Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai keputusan ini akan membuat rakyat kesusahan.
“Menurut saya, rakyat sekarang banyak yang menjerit,” kata Mahfud MD, di MMD Initiative, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/12).
Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengkritik kebijakan ini.
“Kita harus memahami kondisi rakyat, jangan sampai dengan kenaikan PPN ini malah membuat perekonomian rakyat semakin sulit,” katanya.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kenaikan PPN ini untuk mendukung program unggulan Presiden dan meningkatkan pendapatan negara.
Namun, Mahfud MD mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya.
“Itu sudah ada Undang-Undangnya dan bukan bidang saya urusan ekonomi. Saya tidak begitu paham hitung-hitungannya. Silakan pilih saja yang terbaik,” ujar Mahfud MD.
Kenaikan PPN ini dikhawatirkan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama dengan adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Petisi “Tolak PPN 12%” telah digalang oleh Bareng Warga untuk menentang kebijakan ini. (net/ra)
