PINTU besi hitam setinggi empat meter terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan rumput hijau yang dipotong rapi. Di dalam, deretan mobil mewah berjejer di garasi kaca, memantulkan cahaya sore seperti pameran otomotif pribadi.
Ruang tamu berlapis marmer putih dan lampu kristal berkilau menciptakan kesan megah yang seakan tak berujung. Semua kemewahan itu bukan milik seorang konglomerat, melainkan seorang gubernur yang dipercaya memimpin daerahnya.
Gubernur memimpin wilayah provinsi. Ia mengelola anggaran daerah, mengawasi pelayanan publik, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Tugas ini menuntut kepercayaan penuh dari rakyat, termasuk soal transparansi harta kekayaan.
Puncak Daftar: Sherly Tjoanda hingga Andi Sumangerukka
Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Juli 2025 mencatat Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, sebagai yang terkaya dengan harta Rp 709,76 miliar. Ia menyimpan sebagian besar kekayaannya dalam bentuk surat berharga, tanah, dan bangunan.
Di posisi kedua, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memiliki Rp 414,8 miliar yang berasal dari tanah, bangunan, surat berharga, serta kas. Posisi ketiga ditempati Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan Rp 623,45 miliar dalam bentuk kas, surat berharga, dan properti.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, berada di posisi kelima dengan kekayaan Rp 166 miliar. Asetnya berupa tanah dan bangunan di Jakarta serta Samarinda, kas, properti, dan harta bergerak. Namun, ia juga memiliki utang besar hingga Rp 137,7 miliar. Publik kini menyorot bukan hanya jumlah kekayaannya, tetapi juga beban finansial yang ia tanggung.
Mengapa Pulau Jawa Tertinggal?
Fenomena menarik muncul ketika hanya Gubernur DKI Jakarta yang masuk daftar sepuluh gubernur terkaya, padahal Pulau Jawa dikenal sebagai wilayah paling maju. Kondisi ini memperlihatkan bahwa gubernur di Jawa umumnya memiliki harta lebih terbatas dibandingkan gubernur luar Jawa. Kepala daerah di luar Jawa kerap menumpuk kekayaan dari bisnis tambang, perkebunan, atau jaringan usaha keluarga.
Sementara itu, gubernur di Jawa lebih banyak datang dari jalur politik murni sehingga sumber kekayaan mereka bergantung pada usaha pribadi atau warisan yang skalanya lebih kecil. Perbedaan ini menegaskan bahwa struktur ekonomi daerah ikut memengaruhi seberapa besar harta seorang gubernur.
Transparansi Jadi Kunci
Kekayaan para gubernur memperlihatkan dua sisi. Di satu sisi, angka itu mencerminkan keberhasilan usaha pribadi dan jaringan ekonomi. Namun di sisi lain, publik menuntut transparansi agar yakin tidak ada konflik kepentingan dalam kebijakan daerah. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara harus berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kepercayaan rakyat, bukan sekadar formalitas.
Kekayaan pejabat publik bukan sekadar angka di laporan. Data ini menggambarkan tanggung jawab besar. Ketika rakyat membayar pajak, mereka juga menuntut keadilan dan keterbukaan. Semoga di masa depan, semua gubernur bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya integritas dan akuntabilitas.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
