PANCASILA bukanlah sekadar lima sila yang terukir di perisai Garuda, ia adalah sumpah sakral yang mengikat jiwa raga ratusan juta anak bangsa. Di tengah pusaran zaman dan hiruk pikuk modernitas, ideologi ini berdiri sebagai kompas moral tertinggi, menanyakan kembali sejauh mana janji keadilan dan persatuan telah tertunaikan. Momen Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober menjadi pengingatnya.
Nilai-nilai Pancasila terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansinya di tengah masyarakat. Sebagai dasar negara, Pancasila seharusnya menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila 2025, GoodStats merekam opini publik untuk memotret praktik dan pemahaman Pancasila hari ini. Hal ini ditulis pada laporan Apa Kabar Pancasila? (2025) Data yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara hafalan masyarakat dengan praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Interaksi Verbal dan Tantangan Pelafalan
Hasil survei memperlihatkan adanya penurunan interaksi verbal terhadap simbol negara. Sebanyak 55,9 persen responden, mengaku sudah lama tidak membaca atau mengucapkan teks Pancasila, terhitung sejak beberapa bulan hingga tahun lalu. Bahkan, sebanyak 19,7 persen responden mengaku lupa sama sekali kapan terakhir kali mengucapkan teks tersebut.
Meskipun demikian, sebanyak 3 persen responden menyatakan sangat hafal dengan kelima sila Pancasila. Penurunan interaksi verbal ini mengindikasikan bahwa meskipun hafalan sila masih kuat, normalisasi pelafalan dan pengucapan Pancasila di berbagai kesempatan perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk merawat pemahaman nilai-nilai di samping pengamalannya.
Implementasi Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan
Penerapan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dinilai cukup baik. Mayoritas responden, sebesar 60,8 persen, merasa sila ini sudah sangat dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Namun demikian, laporan mengindikasikan perlunya perbaikan dalam kualitas toleransi antaragama. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang menjamin kesetaraan dalam menjalankan keyakinan atau kepercayaan umat.
Sementara itu, implementasi sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, justru menunjukkan sinyal perlunya perbaikan mendesak. Hanya 8,6 persen responden yang menilai sila ini sudah terlaksana secara penuh. Sebaliknya, lebih dari 34,7 persen responden merasa pengamalan sila ini masih belum cukup terasa. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kebijakan yang lebih inklusif dan teladan dari pemimpin dalam menjaga martabat manusia Indonesia.
Persatuan, Permusyawaratan, dan Keadilan Sosial
Implementasi sila ketiga, Persatuan Indonesia, dinilai cukup stabil. Sebanyak 34,8 persen responden memberi skor 4 dan 21,7 persen memberi skor 5. Hasil ini menunjukkan semangat persatuan cukup dirasakan. Akan tetapi, tantangan mewujudkan persatuan di wilayah Indonesia yang luas dan sangat beragam ini tetap menjadi perhatian. Selanjutnya, penilaian terhadap sila keempat, mengenai sistem Permusyawaratan/Perwakilan, menunjukkan adanya ketidakpuasan.
Sebanyak 17,4 persen responden memberi skor terendah (skor 1 dan 2). Angka ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh perwakilan rakyat yang ada. Responden mengharapkan perbaikan kualitas, transparansi perwakilan, serta peningkatan partisipasi publik untuk mengembalikan kepercayaan pada sistem ini.
Keadilan Sosial Jadi Masalah Terbesar
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi sektor yang memperoleh sorotan paling tajam dan hasil paling rendah. Sebanyak 69,6 persen responden memberikan skor sangat rendah (skor 1 dan 2).
Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan ketidakadilan sosial sebagai masalah yang mereka saksikan atau alami sehari-hari. Hanya 4,3 persen responden yang menilai sila ini sangat terlaksana. Hasil ini memperlihatkan kesenjangan yang sangat dalam dan signifikan di masyarakat. Ketidakadilan sosial ini menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi bangsa.
Tantangan Utama: Krisis Teladan Pemimpin
Tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila ternyata bukan berasal dari luar, melainkan dari internal. Mayoritas responden, yakni 52,2 persen, merasakan kurangnya contoh teladan dari pemimpin atau lingkungan. Angka ini mengindikasikan bahwa perilaku dan sikap pemimpin atau elit sangat memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Kekecewaan masyarakat terhadap elit yang perilakunya bertentangan dengan Pancasila perlu menjadi perhatian serius. Selain itu, faktor lain seperti kesibukan urusan pribadi/kerja (17,4 persen) dan Pancasila terasa “jauh” dari kehidupan nyata (16 persen) juga menjadi hambatan.
Temuan survei ini menegaskan bahwa Pancasila harus diperjuangkan melalui praktik nyata, bukan hanya hafalan atau seremoni. Selama sila Keadilan Sosial dan Kerakyatan masih mendapat skor rendah, cita-cita bangsa belum terwujud sepenuhnya. Keberhasilan pengamalan Pancasila bergantung pada sinergi antara kesadaran masyarakat dengan integritas dan keteladanan dari para pemimpin.
Penulis: Dwi Lena Irawati
