Kaltimes.com – Peternak susu di Indonesia, termasuk Bayu Aji Handayanto dari Pasuruan, mengkritik kebijakan bebas pajak untuk impor susu dari Australia dan Selandia Baru.
Bayu menyebutkan bahwa kebijakan ini sangat merugikan peternak lokal, terutama setelah melihat kasus UD Pramono di Boyolali yang terancam bangkrut karena tunggakan pajak.
“Miris jika negara lebih pro ke pihak luar daripada peternak lokal,” ujar Bayu, seperti dilansir dari Kumparan.
Menurutnya, meski susu impor dari dua negara itu bebas pajak, peternak justru dikenakan pajak 0,25 persen saat menjual susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS).
Sony Effendhi, Direktur Eksekutif AIPS, mengonfirmasi hal ini, menjelaskan bahwa pajak dikenakan pada transaksi antara peternak dan IPS.
“Susu yang dijual ke IPS dikenakan pajak 0,25 persen per liter,” katanya.
Pemerintah Indonesia juga telah meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau ulang kebijakan ini, mengingat dampaknya terhadap peternak domestik.
Kebijakan bebas pajak untuk susu impor diberlakukan berdasarkan perjanjian perdagangan bebas IA-CEPA antara Indonesia dan Australia, yang memungkinkan impor produk susu dari Australia dan Selandia Baru tanpa biaya bea masuk. (net/ra)
