Kaltimes.com – Johanis Tanak, calon pimpinan KPK, dan Benny Mamoto, calon Dewan Pengawas KPK, memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggunaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai metode pemberantasan korupsi.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 19 dan 20 November, Tanak menyatakan bahwa jika terpilih menjadi ketua KPK, ia akan menghapus OTT.
Johanis Tanak mengakatan bahwa OTT dinilai tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurutnya, KUHAP mengharuskan penangkapan dilakukan tanpa adanya perencanaan sebelumnya, yang bertentangan dengan prinsip OTT.
“Saya akan tutup, close. Karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” ujar Tanak.
Di sisi lain, Benny Mamoto berpendapat bahwa OTT memerlukan payung hukum yang jelas agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.
Ia menilai bahwa OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan dalam kasus narkotika, yang diatur dalam UU Narkotika.
“Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan,” jelas Benny.
Ia mengungkapkan bahwa teknik seperti undercover buying dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan narkotika bisa diterapkan dalam OTT, di mana penangkapan baru dilakukan setelah transaksi atau penyerahan uang terjadi. (net/ra)
