Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berhasil mempertahankan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diserahkan secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mohammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, serta perwakilan Pimpinan DPRD Kukar, Kamarur Zaman, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD Kukar. Penyerahan tersebut berlangsung dalam acara di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda, pada Jumat (23/5/2024).
Opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan atas tata kelola keuangan daerah yang baik dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang berhasil menjaga kualitas pengelolaan keuangannya turut mendapatkan opini serupa.
Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Suharyanto menyampaikan penghargaan atas capaian Pemkab Kukar, sekaligus mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir.
“Opini WTP harus menjadi pemicu untuk memperkuat sistem pengendalian internal di masing-masing daerah. Jika di kemudian hari ditemukan adanya fraud atau penyimpangan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di pemerintah daerah,” tegas Suharyanto.
Sementara itu, Kamarur Zaman sebagai perwakilan Pimpinan DPRD Kukar menegaskan pentingnya menjaga dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, raihan opini WTP ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh elemen pemerintahan daerah, termasuk dukungan dan pengawasan dari DPRD.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya agar opini WTP bisa terus dipertahankan setiap tahun. Ini penting sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Kamarur Zaman.
Dirinya juga menyatakan bahwa DPRD Kukar akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat dari pengelolaan keuangan daerah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kukar.
Ke depan, Kamarur Zaman berharap kolaborasi eksekutif dan legislatif di Kukar semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah secara menyeluruh. (adv)
