Kaltimes.com – Fenomena pembatalan kegiatan pemerintah yang semula direncanakan berlangsung di sejumlah hotel semakin meluas.
Hal ini terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat yang menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk memangkas anggaran belanja perjalanan dinas (perdinas) Aparatur Negeri Sipil (ASN) minimal 50 persen.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan bahwa pembatalan kegiatan pemerintah di hotel-hotel di berbagai daerah sudah mulai terasa.
Ia menyebutkan bahwa dampak dari kebijakan tersebut terus meningkat dan telah mengganggu sejumlah sektor terkait.
“Sudah mulai terjadi pembatalan di berbagai daerah, dan jumlahnya semakin bertambah sejak surat dari Menteri Keuangan tersebut dikeluarkan,” ujar Yusran, seperti yang dilansir dari kumparan, Minggu (10/11).
Belum ada perhitungan pasti mengenai jumlah pembatalan tersebut, namun Yusran meyakini bahwa dampaknya cukup besar, mengingat kontribusi kegiatan pemerintah bagi pendapatan hotel di beberapa daerah.
“Kegiatan pemerintah itu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan hotel, apalagi di ibu kota provinsi,” tambahnya.
Menurut Yusran, sektor pemerintah menyumbang sekitar 40 hingga 60 persen dari total pendapatan hotel di beberapa wilayah.
Banyak hotel di ibu kota provinsi yang tumbuh berkat dukungan kegiatan pemerintah daerah.
“Di banyak daerah, kegiatan pemerintah menjadi penopang utama bagi keberlanjutan hotel-hotel di sana,” jelas Yusran.
Sementara itu, kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun juga dipengaruhi oleh pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini.
Yusran menyebutkan bahwa biasanya pada kuartal ketiga dan keempat, kegiatan pemerintah di hotel meningkat signifikan.
Di sisi lain, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas ASN sebenarnya merupakan langkah yang seharusnya diambil sejak lama.
Menurutnya, perjalanan dinas selama ini seringkali dimanfaatkan ASN untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa hasil yang signifikan.
Huda juga menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran ini berpotensi mendorong prioritas program pemerintah untuk lebih efisien.
“Pemotongan anggaran perdinas ini penting untuk memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk program prioritas, sekaligus mengubah paradigma pengelolaan anggaran,” jelas Huda.
Namun, menurut Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), meskipun pertemuan virtual sudah mulai menggantikan pertemuan fisik, ada beberapa jenis kegiatan yang masih memerlukan kehadiran langsung.
“Beberapa kegiatan penting seperti inspeksi lapangan atau negosiasi krusial membutuhkan interaksi langsung, sehingga pemangkasan anggaran harus memperhatikan skala prioritas,” ungkap Yusuf.
Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat.
Yusuf menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada perjalanan dinas yang benar-benar bisa digantikan dengan metode lain, seperti pertemuan virtual. (net/ra)
