Kaltimes.com – Kamis (19/6/2025) menjadi momentum penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kutai Kartanegara. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kukar menggelar Pelatihan Sertifikasi Produk Halal di Pendopo Wakil Bupati, menghadirkan 70 peserta yang terdiri atas penyuluh agama, pengurus IPARI Kaltim, dan perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Kukar.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dan turut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kukar serta Ketua IPARI Kukar, Endy Haryono, beserta jajaran. Dalam sambutannya, Dafip menegaskan bahwa label halal merupakan tanggung jawab moral sekaligus spiritual.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta memahami esensi dan urgensi dari proses sertifikasi halal, serta mampu mengimplementasikannya secara konkret,” ujarnya saat membuka acara.
Ia menambahkan, di tengah pesatnya globalisasi, pengawasan kehalalan produk tidak boleh berhenti pada tataran administratif; harus menyentuh aspek kesehatan, etika produksi, dan perlindungan konsumen. Materi pelatihan disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh.
Peserta mempelajari kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014, prinsip dasar halal, hingga teknis menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Sesi praktik mencakup cara mengisi daftar bahan, memverifikasi Proses Produk Halal (PPH), dan tahapan validasi, agar para penyuluh dapat mendampingi UMKM secara efektif. Ketua IPARI Kukar, Endy Haryono, menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai katalisator.
“Kami ingin para penyuluh menjadi agen perubahan yang mampu mendampingi UMKM agar proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah dan terjangkau,” tuturnya di sela-sela kegiatan.
Baginya, keberhasilan penerapan standar halal tidak hanya berdampak pada kredibilitas produk, tetapi juga membuka peluang ekspor ke pasar yang lebih luas, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci pelaksanaan pelatihan ini. IPARI Kukar sengaja menggandeng pemerintah daerah dan Kemenag untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan lancar dan berkesinambungan. Dalam pesan yang mewakili Bupati Edi Damansyah, Dafip Haryanto berharap sinergi tersebut terus diperkuat.
“Penyuluh agama harus mampu menjembatani pelaku usaha lokal dengan sistem sertifikasi halal, agar ekonomi kerakyatan kita makin kuat dan berdaya saing,” tegasnya.
Pelatihan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan ekosistem halal di Kutai Kartanegara. Dengan adanya sertifikasi halal yang terjangkau dan cepat, UMKM lokal bisa melangkah menuju pasar nasional bahkan internasional, memanfaatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang terjamin kehalalannya. IPARI Kukar pun berkomitmen melakukan pendampingan berkelanjutan melalui klinik halal dan mentoring daring, sehingga dampak pelatihan terasa nyata di lapangan. (adv)
