Kaltimes.com – Letnan Jenderal Kwak Jong-keun mengungkap perintah kontroversial Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol selama darurat militer pada 3 Desember lalu.
Dalam rapat komisi pertahanan di Parlemen, Selasa (10/12), Kwak menyebut Presiden Yoon memerintahkannya menyeret keluar anggota dewan yang berada di Gedung Parlemen.
“Dia (Presiden Yoon) mengatakan, rapat tidak memenuhi kuorum. Maka saya harus mendobrak pintu, lalu masuk dan menyeret keluar orang-orang di dalam,” ujar Kwak, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap, Rabu (11/12).
Kwak menegaskan bahwa kuorum sebenarnya tercapai dengan kehadiran 190 anggota dewan yang sepakat menghentikan darurat militer.
Namun, ia menolak melakukan aksi ekstrem seperti menyerbu gedung dengan peluru kosong atau memutus listrik, karena berisiko melanggar hukum dan mencederai banyak pihak.
“Saya rasa itu tidak benar,” katanya.
Kwak juga mengungkap bahwa rencana darurat militer sebenarnya dimulai lebih awal, yakni pada 1 Desember.
Saat itu, ia mendapat perintah menduduki Gedung Parlemen, kantor Komisi Pemilu Nasional, dan markas Partai Demokrat.
Perintah tersebut disampaikan melalui Menteri Pertahanan, namun ia memilih menunda pelaksanaannya demi melindungi para komandan dari risiko hukum.
Kesaksian ini, sebagaimana dilaporkan oleh Yonhap, memicu kontroversi atas penggunaan darurat militer dan perintah yang diberikan oleh Presiden Yoon. (net/ra)
