Kaltimes.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan adanya peningkatan beban anggaran pada kementerian dan lembaga (K/L) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun 2025.
Proyeksi ini muncul karena adanya usulan anggaran tambahan dari sejumlah K/L yang terkait dengan pembentukan badan baru dan penambahan jumlah wakil menteri.
Meskipun demikian, Kemenkeu memastikan tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan untuk tahun 2024, mengingat waktu yang semakin dekat dengan akhir tahun anggaran.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa meskipun banyak K/L yang mengajukan tambahan anggaran, proses pembahasannya akan dilakukan secara formal pada 2025 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo.
Isa juga menyampaikan bahwa Kemenkeu sudah menerima berbagai usulan anggaran tambahan dari sejumlah K/L untuk APBN 2025.
“Untuk 2024, alhamdulillah karena rentangnya sudah menjelang akhir tahun tidak terlalu panjang maka praktis tidak ada tambahan. K/L-K/L bisa mengoptimalkan dari anggaran mereka yang ada,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (11/12)
Beberapa kementerian telah mengajukan usulan tambahan anggaran, dengan yang terbesar datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebesar Rp 3 triliun.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajukan tambahan sebesar Rp 64,2 miliar.
Selain itu, kementerian lain juga mengajukan tambahan anggaran di kisaran ratusan miliar rupiah, termasuk Kemenko Pangan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (net/ra)
