Kaltimes.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan dievaluasi dan diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.
“Kami berharap pada Februari mendatang, hasil evaluasi ini dapat diumumkan, sehingga sistem zonasi yang kami lakukan, berdasarkan masukan dan kajian, bisa diterapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026,” ujar Mu’ti dalam siaran yang disiarkan oleh kanal YouTube Kemendikdasmen, Senin (25/11).
Mu’ti menjelaskan bahwa sistem zonasi ini masih dalam tahap pengkajian. Ia menyebutkan sudah melakukan tiga kali evaluasi terkait sistem ini.
Evaluasi pertama dilakukan dengan mengundang kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia.
Dilanjutkan dengan kajian kedua yang melibatkan para pakar, dan evaluasi terakhir dengan meminta masukan dari organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan.
“Proses ini masih berlanjut, dan kami belum mengambil keputusan final,” tegas Mu’ti.
Ada tiga opsi terkait keberlanjutan sistem zonasi ini. Pertama, melanjutkan sistem zonasi yang ada saat ini.
Kedua, menghapuskan sistem zonasi sama sekali. Ketiga, melanjutkan dengan penyempurnaan berdasarkan hasil kajian yang ada.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginannya untuk menghapuskan sistem zonasi dalam PPDB.
“Saya secara tegas meminta Menteri Pendidikan untuk menghilangkan sistem zonasi,” ujarnya saat menghadiri acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta Pusat pada Kamis (21/11).
Gibran menegaskan pentingnya memberikan kemudahan akses pendidikan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.
Sistem zonasi PPDB saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.
Dalam Pasal 16 peraturan tersebut, disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang tinggal dalam zona terdekat dari sekolah dengan jumlah minimal 90 persen dari total peserta didik yang diterima. (net/ra)
