Kaltimes.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengungkapkan bahwa surat edaran (SE) yang mengatur penghentian bansos akan diterbitkan pada Rabu, 13 November 2024.
“Besok surat edaran akan diedarkan, bansos ditunda sampai selesai pilkada,” ujar Bima Arya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2024), seperti dilansir dari CNN Indonesia.
Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali daerah-daerah yang sedang mengalami bencana alam, seperti Flores Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bima menjelaskan bahwa segala jenis bansos akan dihentikan sementara, termasuk bantuan bahan pokok.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, mengusulkan agar penyaluran bansos dihentikan sementara hingga Pilkada selesai, guna menjaga keadilan selama proses pemilu.
Ia menekankan pentingnya kesetaraan bagi semua calon peserta Pilkada.
“Kalau bisa semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal,” kata Deddy dalam rapat kerja di DPR pada Senin (11/11/2024).
Pemungutan suara Pilkada 2024 dijadwalkan pada 27 November, dengan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota turut serta dalam ajang ini. (net/ra)