TERIK matahari membakar kulit, sementara perut yang kosong terus menuntut. Di sudut-sudut kota, nasib seringkali memaksa seseorang berdiri di garis tipis antara kepatuhan dan pelanggaran hukum. Kekerasan bukan lagi pilihan, melainkan cara bertahan hidup, cara merenggut apa yang sistem tidak berikan, demi nafas kehidupan esok hari.
Fenomena ini adalah premanisme. Tindakan pemerasan, pengancaman, dan kekerasan yang dilakukan secara terorganisasi maupun sporadis untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kekuasaan. Pertanyaannya, mengapa premanisme terus bersemi di tengah upaya pembangunan?
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, isu pengangguran terbukti menjadi faktor utama yang melatarbelakangi aksi premanisme di Indonesia. Litbang Kompas mengumpulkan data ini melalui wawancara terhadap 514 responden dari 58 kota di 38 provinsi pada 19-22 Mei 2025.
Sebanyak 40,9 persen responden memilih pengangguran sebagai pemicu utama. Angka ini jelas membuktikan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan masih menjadi masalah mendasar yang harus pemerintah tuntaskan.
Faktor Pendorong Selain Pengangguran
Selain pengangguran, ketimpangan sosial ekonomi masyarakat setempat juga menciptakan alasan signifikan munculnya premanisme. Sebanyak 26,1 persen responden memilih faktor ini. Ketimpangan ini melahirkan jurang antara mereka yang punya akses dan yang terpinggirkan, yang pada akhirnya memicu aksi untuk merebut sumber daya.
Di sisi lain, tidak sedikit responden menyoroti adanya dukungan atau deking bagi keberadaan premanisme. Sebanyak 12,6 persen responden mempercayai bahwa dukungan, baik dari aparat keamanan maupun tokoh publik, telah memberi ruang gerak bagi kelompok preman.
Selain itu, lemahnya peran institusi keamanan (kepolisian) turut mendasari hadirnya premanisme. Sebanyak 10,1 persen responden mengutarakan faktor ini. Angka ini menandakan adanya celah dalam sistem penegakan hukum. Kelompok preman dapat memanfaatkan celah tersebut.
Faktor lain yang juga mendapat perhatian adalah banyaknya organisasi masyarakat (ormas). Sebanyak 9,2 persen responden menilai keberadaan ormas berpotensi memperkuat basis premanisme. Sisanya sebanyak 1,1 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak memiliki pendapat.
Solusi Bukan Sekadar Hukuman
Terkait temuan ini, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menegaskan fakta tersebut. Dilansir Antara News, Ia mengatakan, ketiadaan penghasilan dapat memicu seseorang melakukan aksi premanisme.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak hanya melihat pelaku. Pemerintah juga harus melihat alasan mendasar mengapa mereka menjadi preman. Hampir semua aksi premanisme, kata dia, terjadi karena tidak adanya pekerjaan, tetapi pelaku tetap ingin melanjutkan hidup.
Ia berpendapat bahwa maraknya aksi premanisme tidak akan tuntas jika pemerintah hanya menghukum pelaku. Solusi terbaiknya adalah menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
