Kaltimes.com – Indonesia menegaskan dukungannya terhadap langkah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant.
Kementerian Luar Negeri RI menyebut langkah ini sebagai tonggak penting untuk memastikan akuntabilitas kejahatan perang di Palestina.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan akun MoFA Indonesia melalui X, Sabtu (23//1), Kemlu RI menyatakan bahwa surat perintah ini harus dijalankan sesuai hukum internasional.
“Penerbitan surat perintah ini merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan atas kejahatan perang di Palestina,” isi dari pernyataan tersebut.
Keputusan ICC juga dianggap krusial untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel dan mendorong solusi dua negara.
“Langkah ini penting untuk memajukan pembentukan Negara Palestina yang merdeka,” tambah Kemlu.
Sementara itu, ICC menuduh Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan perang di Gaza, termasuk merampas kebutuhan dasar penduduk sipil.
Israel menolak tuduhan ini, dengan Netanyahu menyebutnya sebagai bentuk “anti-Semitisme modern.”
Di sisi lain, Hamas menyambut baik langkah ICC, menyebutnya simbolis tetapi penting.
Namun, skeptisisme muncul terkait pelaksanaan surat perintah ini, terutama karena dukungan kuat AS terhadap Israel.
“Orang-orang sangat curiga bahwa hal ini akan ditentang oleh pemerintahan AS.” pernyataan seorang warga Gaza, seperti dilansir dari Al Jazeera. (net/ra)
