Kaltimes.com – DPRD Kota Samarinda menyatakan proses penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 telah memasuki tahap pemantapan akhir. Di tengah kondisi fiskal yang tertekan akibat kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, DPRD memastikan angka APBD 2026 yang disusun saat ini merupakan angka final yang siap dibawa ke tahapan persetujuan bersama dengan pemerintah kota.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa DPRD telah menuntaskan rapat konsultasi dan presentasi anggaran sebagai bagian dari persiapan finalisasi APBD 2026. Menurutnya, rapat konsultasi tersebut difokuskan untuk mematangkan usulan anggaran dari Sekretariat DPRD sebagai bahan pembahasan lanjutan bersama Pemkot Samarinda. “Rapat konsultasi tadi kami meminta kepada Sekwan menyampaikan usulan-usulan kesekretariatan untuk pembahasan finalisasi APBD 2026,” ujar Helmi.
Dalam rapat itu, DPRD juga menugaskan Badan Anggaran (Banggar) untuk menelaah hasil rasionalisasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Helmi menegaskan, rasionalisasi harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, sehingga belanja yang disetujui benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat luas. “Banggar kami minta melihat hasil rasionalisasi semua OPD. Kalau memang itu berpihak kepada kepentingan publik, kami support. Tapi kalau ada yang kurang, tentu akan kita koreksi,” tegasnya.
Helmi memastikan proses pembahasan berjalan kondusif tanpa polemik berarti. Ia menyebut setiap langkah rasionalisasi sudah mengikuti aturan, dan tinggal menunggu kesepakatan akhir bersama pemerintah kota. “Tidak ada polemik. Pak Sekwan sudah menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dirasionalisasi sesuai aturan. Tinggal nanti kita sepakati bersama pemerintah kota,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa rasionalisasi tidak hanya menyasar OPD, tetapi juga menyentuh program dan kegiatan DPRD sendiri. Langkah ini dilakukan kolektif, melibatkan seluruh anggota dewan, sehingga keputusan yang ditempuh bersifat transparan dan akuntabel. “Rasionalisasi juga mencakup kegiatan dewan. Tidak bisa ketua DPR sendiri yang memutuskan, semua anggota terlibat,” katanya.
Melalui tahapan finalisasi ini, DPRD berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang tetap kuat walau ruang fiskal terbatas. Helmi menegaskan DPRD akan terus menjaga agar struktur anggaran tahun depan selaras dengan kebutuhan publik, terutama layanan dasar dan program prioritas kota, sehingga manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat Samarinda. adv
