SINAR matahari yang melimpah di atas atap rumah warga kini bukan sekadar penerang. Kincir angin kecil mulai berputar, menandai perubahan arah menuju desa yang lebih mandiri secara energi.
Perubahan ini merupakan bagian dari transisi energi, yakni peralihan dari sumber fosil ke energi bersih. Di Indonesia, kesiapan tersebut sangat ditentukan oleh kondisi wilayah pedesaan sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat.
Laporan Celios 2024 dan Greenpeace dalam Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa (ETRI) 2026 menunjukkan kesiapan yang berbeda-beda di tiap daerah. Penilaian dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan desa.
Capaian Indeks Kesiapan Energi Provinsi
Hasil pengukuran ini memperlihatkan adanya kesenjangan antarwilayah. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan skor 92,3 pada 2024, meningkat dari 84,24 pada 2021.
Di sisi lain, Kalimantan Timur mencatat kenaikan dari 43,56 menjadi 49,6. Kepulauan Riau menyusul dengan skor 48,4, diikuti Bali dan Jawa Timur yang sama-sama berada di angka 48,2.
Jawa Barat mencatat skor 46,7, disusul Riau dengan 46,2 dan Banten 46,0. Kalimantan Tengah melengkapi sepuluh besar dengan skor 45,3.
Meski demikian, tidak semua wilayah mengalami peningkatan. DI Yogyakarta dan Jawa Tengah justru mencatat penurunan, menunjukkan bahwa transisi energi di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural.
Potensi Energi Terbarukan di Kalimantan Timur
Di tengah kesenjangan tersebut, Kalimantan Timur menunjukkan tren positif. Kenaikan indeksnya didorong oleh faktor geografis dan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang.
Wilayah yang luas dengan paparan matahari tinggi mendukung pengembangan PLTS. Selain itu, limbah sawit dan kehutanan membuka peluang besar untuk bioenergi.
Sungai-sungai besar juga menyediakan potensi mikrohidro, terutama bagi desa-desa terpencil. Kehadiran Ibu Kota Nusantara turut mempercepat distribusi dan adopsi teknologi energi bersih di kawasan sekitar.
Kondisi ini membuat Kalimantan Timur lebih fleksibel dalam membangun sistem energi baru. Situasinya berbeda dengan wilayah di Pulau Jawa yang masih bergantung pada infrastruktur energi fosil lama.
Tantangan Pemerataan Energi Bersih Nasional
Perbandingan ini menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada pemerataan. Wilayah di Pulau Jawa menghadapi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga transisi energi menjadi lebih kompleks.
Di tingkat nasional, pemerintah masih dihadapkan pada dilema antara ketergantungan terhadap energi fosil dan komitmen menuju energi bersih.
Selain itu, masih terdapat lebih dari 10 ribu wilayah di Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan energi dasar masih menjadi prioritas utama.
Keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta penguatan tata kelola di tingkat desa. Tanpa itu, peralihan menuju energi bersih berisiko berjalan tidak merata. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
