KETUKAN palu di ruang sidang seringkali menjadi akhir dari sebuah drama pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Ruang-ruang gelap kekuasaan yang penuh dengan suap dan manipulasi kini semakin terhimpit oleh tuntutan transparansi publik yang kian nyata.
Isu korupsi masih menjadi tantangan besar yang menghambat kemajuan ekonomi di banyak negara. Transparency International kembali merilis Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun 2025.
Indeks ini mengukur tingkat korupsi sektor publik berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Skor yang diberikan berkisar antara 0 hingga 100 poin. Semakin rendah nilai yang didapat, maka semakin parah tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut.
Sudan Selatan dan Somalia Menjadi Negara Paling Korup
Sudan Selatan dan Somalia menempati posisi paling atas sebagai negara terkorup di dunia dengan skor 9. Dominasi negara dengan instabilitas politik dan konflik berkepanjangan sangat terlihat dalam daftar terbawah tahun ini.
Korupsi di Sudan Selatan terjadi secara sistematis melalui penguasaan sumber daya minyak oleh elite politik dan militer. Sementara itu, lemahnya institusi di Somalia membuat praktik penggelapan dana publik menjadi hal lumrah dalam birokrasi mereka.
Venezuela menempati posisi berikutnya dengan raihan skor 10 akibat krisis ekonomi dan politik yang parah. Selanjutnya, Yaman, Libya, dan Eritrea menyusul di peringkat terbawah dengan skor serupa yakni sebesar 13. Perang saudara di wilayah-wilayah tersebut menghancurkan institusi hukum dan membuka ruang perdagangan ilegal secara masif.
Sudan dan Nikaragua juga masuk dalam jajaran ini dengan skor 14 akibat kemunduran demokrasi yang cukup tajam. Suriah dan Korea Utara melengkapi daftar negara paling korup di dunia dengan perolehan skor 15.
Posisi Indonesia dan Penurunan Skor Signifikan
Indonesia menempati posisi menengah secara global dengan capaian skor sebesar 34 pada laporan tahun 2025. Meskipun lebih baik dibanding negara yang dilanda konflik, angka ini masih tertinggal jauh dari negara dengan tata kelola efektif. Umumnya negara-negara ini mampu mencapai skor sekitar 70.
Transparency International juga mencatat adanya tren intervensi politik terhadap organisasi non-pemerintah di tanah air. Hal tersebut berdampak pada tidak terlindunginya kebebasan berpendapat bagi jurnalis serta kelompok masyarakat sipil.
Di samping itu, birokrasi yang belum transparan dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan utama pemberantasan korupsi. Tanpa akuntabilitas yang nyata, praktik lancung ini akan terus menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Reformasi Digital sebagai Kunci Perbaikan Integritas
Korupsi merupakan persoalan kompleks yang berkaitan erat dengan kestabilan sistem dan struktur sebuah negara. Namun demikian, perbaikan posisi tetap sangat mungkin dilakukan melalui reformasi institusi yang konsisten dan menyeluruh. Banyak negara berhasil meningkatkan skor mereka melalui penguatan lembaga antikorupsi serta digitalisasi layanan publik yang masif. Transformasi digital dapat meminimalkan interaksi langsung yang sering menjadi celah terjadinya praktik suap dan pungutan liar.
Peningkatan transparansi merupakan kunci utama untuk memperbaiki persepsi global terhadap integritas bangsa di masa depan. Posisi Indonesia saat ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berbenah secara nyata.
Pemerintah perlu menjamin perlindungan bagi para pengkritik demi menjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawasan yang sehat. Integritas sistem pemerintahan akan menentukan seberapa cepat bangsa ini bisa keluar dari jebakan praktik korupsi sistemik. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
