Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur mendorong pengalokasian dana desa dan kelurahan untuk program pencegahan dan penanganan stunting sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut.
DPRD Kutai Timur menyambut positif pelaksanaan Rembuk Stunting 2024 yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur. Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting.
“Kami mendukung instruksi Wakil Bupati Kutai Timur [Kasmidi Bulang] kepada para camat untuk memfasilitasi kegiatan penurunan dan pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan. DPRD siap mendorong pengalokasian dana desa dan kelurahan untuk program ini,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan) DPRD Kutai Timur, Mohammad Ali, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten dalam upaya menurunkan prevalensi stunting. “Kami sangat mendukung langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menangani masalah stunting. Penurunan angka stunting dari 17,04 persen pada 2023 menjadi 16,4 persen pada Februari 2024 adalah capaian yang patut diapresiasi,” ujar Mohammad Ali.
DPRD Kutai Timur berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan program penurunan stunting berjalan efektif. “Kami akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan dan penanganan stunting digunakan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi target nasional penurunan stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, DPRD Kutai Timur menyatakan dukungannya untuk mencapai target tersebut. Novel menjelaskan, “Kami akan terus mendorong optimalisasi lima layanan pokok, yaitu Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi Terpadu, Perlindungan Sosial, Sanitasi dan Air Bersih, serta Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.”
DPRD Kutai Timur juga menekankan pentingnya akurasi data dalam perencanaan dan evaluasi program stunting. “Data yang akurat adalah kunci dalam perencanaan dan evaluasi program. Kami mendorong peningkatan kapasitas petugas lapangan dan penggunaan alat ukur yang sesuai standar. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kutai Timur bebas stunting,” tutupnya.
Dengan dukungan penuh dari DPRD Kutai Timur, diharapkan upaya percepatan penurunan stunting di Kutai Timur dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. (Adv-DPRD/Q)
