Kaltimes.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan di wilayah Kukar. Dalam pernyataannya pada Kamis (3/7/2025), ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap perusahaan tambang harus diperketat agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.
“Tidak cukup hanya bicara izin. Harus ada komitmen nyata untuk menjaga dan memulihkan lingkungan pasca tambang. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yani, masih banyak praktik pertambangan yang meninggalkan lahan rusak tanpa ada upaya reklamasi yang serius. Ia menekankan bahwa reklamasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti nyata dari keberlanjutan lingkungan. Kerusakan lahan bekas tambang yang tak direhabilitasi, lanjutnya, bisa mengganggu perekonomian lokal dan merusak ekosistem secara permanen.
“Kalau aktivitas tambang dilakukan sembarangan tanpa rencana pemulihan, maka dampaknya bukan hanya ekonomi lokal yang terganggu, tapi juga ekosistem yang bisa rusak permanen,” tambah Yani.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kukar akan meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan seluruh komisi. Ahmad Yani menyatakan bahwa pengawasan tidak boleh setengah hati.
“Kami akan kerahkan semua unsur pengawasan yang kami punya. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan urusan lingkungan,” tegasnya.
Dengan pengawasan terpadu ini, DPRD Kukar berharap dapat memberi efek jera kepada perusahaan yang selama ini abai terhadap kewajiban pascatambang. Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan harus menjadi bagian dari visi jangka panjang perusahaan, bukan sekadar mengejar keuntungan.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran. Menurutnya, pengawasan bersama antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk menjaga alam Kukar tetap lestari dan produktif bagi generasi mendatang. (adv)
