Kaltimes.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Kota Samarinda, Selasa (24/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mendukung proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kukar.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan perlindungan perempuan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Tujuan utama dari forum ini adalah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyusun regulasi yang benar-benar berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan,” ungkap Hero.
Acara ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai instansi terkait. Hadir dalam forum tersebut antara lain Kasatpol PP Kukar Arfan Boma Pratama, perwakilan dari Dinas Kesehatan, UPT P2TP2A, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Polres Kukar, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar, serta jajaran internal dari DP3A Kukar.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam forum tersebut adalah kehadiran Ketua DPRD Kukar, Ir. H. Ahmad Yani, S.T., yang menjadi narasumber utama dengan materi bertajuk “Strategi Mendorong Regulasi Perda Perlindungan Perempuan”. Dalam paparannya, Ahmad Yani menyatakan bahwa perlindungan terhadap perempuan adalah bagian dari amanat moral dan konstitusi yang harus diperjuangkan bersama.
“Perempuan bukan untuk disakiti, tetapi untuk dihormati,” tegas Ahmad Yani dalam pemaparannya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran legislatif dalam mendorong pembentukan regulasi yang adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan di daerah.
Pada sesi penutupan, Ahmad Yani kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hadirnya Perda yang benar-benar melindungi perempuan.
“Perjuangan kita bersama belum selesai. DPRD Kutai Kartanegara siap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan regulasi yang adil dan manusiawi untuk perempuan,” pungkasnya. (adv)
