Kaltimes.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (5/12).
Pertemuan yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan ini membahas sejumlah isu ekonomi penting, di antaranya daya beli masyarakat kelas menengah dan pembahasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Anggota DEN, Chatib Basri, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai daya beli ini penting, mengingat dampaknya pada daya saing industri.
“Isu daya beli ini berkaitan dengan daya saing industri, yang merupakan tantangan besar,” ujar Chatib.
Selain itu, anggota DEN lainnya, Marie Elka, menambahkan bahwa pertemuan ini juga membahas bagaimana menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang pergantian tahun.
Termasuk dalam diskusi adalah implementasi PPN 12 persen yang akan berlaku pada Januari 2025.
Pemerintah, menurut Marie, tengah berusaha menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga penerimaan negara dan tidak membebani daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo disebut sangat memperhatikan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi ekonomi, baik dari sisi penerimaan negara maupun sektor usaha.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12 persen akan berlaku khusus untuk barang mewah.
“PPN 12 persen ini akan dikenakan pada barang-barang mewah secara selektif,” jelasnya.
Untuk barang-barang yang langsung menyentuh masyarakat, tarif PPN tetap 11 persen. (net/ra)
