RENCANA pengerukan Sungai Mahakam kembali menjadi perbincangan hangat setelah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menilai langkah tersebut sebagai strategi kunci mengatasi banjir di Samarinda. Namun, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai kebijakan itu belum tentu efektif untuk mengatasi banjir di wilayah perkotaan.
Perbedaan pandangan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas, sejauh mana pengerukan Mahakam bisa menjawab persoalan banjir yang menahun?
Kondisi Sungai Mahakam: Pendangkalan Sudah Kritis
Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, kedalaman Shallow Water Level (SWL) di muara Sungai Mahakam kini tinggal 3,8 meter. Idealnya, kedalaman minimal sungai untuk mengalirkan air dengan baik dan mendukung pelayaran mencapai 5–6 meter.
Pendangkalan ini disebabkan oleh sedimentasi alami dan aktivitas industri hulu yang menumpuk di dasar sungai selama hampir 20 tahun tanpa pengerukan besar. Dampaknya, air hujan dan limpasan dari drainase kota sering kali tertahan, terutama saat terjadi pasang air laut.
“Saat air pasang, permukaan naik dan aliran air dari darat terhambat. Dua jam setelahnya baru bisa surut,” jelas Gubernur Rudy Mas’ud.
Pendangkalan Sungai Mahakam tak hanya menimbulkan banjir, tapi juga mengganggu jalur pelayaran.
Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa kapal tongkang berukuran 300 feet dengan draft 4,8 meter kini kesulitan melintas di Mahakam.
Sebagai perbandingan, di Kalimantan Selatan, Sungai Kapuas yang telah dikeruk mampu dilalui tongkang 400 feet berkapasitas 16 ribu ton. Di Mahakam, kapal hanya bisa membawa maksimal 10 ribu ton, hampir 40% lebih sedikit.
Rudy menilai pengerukan menjadi langkah yang tak bisa ditunda lagi, mengingat Sungai Mahakam sudah hampir 20 tahun tidak pernah dikeruk. Ia mencontohkan Sungai Kapuas di Kalimantan Selatan yang kembali berfungsi optimal setelah dilakukan normalisasi.
“Inilah kenapa perlu ada pengerukan. Di Kalsel sudah terbukti, dulu kondisinya sama seperti kita. Sekarang Sungai Kapuas bisa dilalui tongkang 400 feet,” ujarnya.
Andi Harun: “Kalau untuk pelayaran, saya mendukung”
Meski mendukung dari sisi pelayaran, Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai pengerukan Mahakam tidak langsung menjawab akar masalah banjir perkotaan.
Menurut kajian Pemkot Samarinda bersama BWS Kalimantan IV dan Kementerian PUPR, titik rawan banjir terbesar berada di Sungai Karang Mumus (SKM) dan anak sungainya wilayah yang menampung aliran dari pusat kota menuju Mahakam.
“Kalau konteksnya penanggulangan banjir, dampaknya ada tapi kecil. Biayanya bisa lebih dari Rp5 triliun. Tapi kalau Sungai Karang Mumus yang dikeruk, saya sangat setuju,” ujar Andi Harun, 28 Oktober 2025.
Ia menegaskan, detail engineering design (DED) seluruh program pengendalian banjir sudah siap—mulai dari pembangunan pintu air di Jembatan 1 SKM, revitalisasi drainase kota, hingga optimalisasi Waduk Lempake yang mengalami sedimentasi sekitar 800 ribu meter kubik.
“Semua datanya lengkap, tinggal pendanaan,” katanya.
Perbandingan Biaya dan Dampak
Pemkot Samarinda: Fokus pada Sungai Karang Mumus Lebih Efektif
Andi mengaku belum ada koordinasi resmi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana pengerukan.
“Belum ada komunikasi resmi. Saya juga hanya menontonnya lewat berita. Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur atau siapa saja yang punya niat baik membantu pengendalian banjir Samarinda,” katanya.
Menurutnya, Sungai Karang Mumus (SKM) merupakan titik prioritas karena mengalir langsung ke pusat kota dan menjadi jalur utama penyaluran air hujan dari permukiman padat. Hasil kajian bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa optimalisasi SKM dan anak sungainya lebih tepat sasaran untuk menekan genangan di Samarinda.
“Kalau soal banjir, pengerukan Mahakam bukan solusi utama. Kecuali untuk pelayaran, saya mendukung seribu persen. Tapi untuk banjir, ada program yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Program pengendalian banjir yang telah disiapkan Pemkot Samarinda mencakup:
- Pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus
- Peningkatan kapasitas pompa air
- Revitalisasi Waduk Lempake (yang mengalami sedimentasi sekitar 800 ribu meter kubik)
- Perbaikan jaringan drainase untuk menahan rob akibat pasang surut
“Datanya lengkap dan siap kami serahkan kapan saja. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu hormat dan loyal,” tambahnya.
Estimasi Anggaran dan Potensi Dampak Ekonomi
Dari hasil analisis sementara, pengerukan Sungai Mahakam sepanjang 980 km dengan kedalaman rata-rata 3,8 meter membutuhkan dana minimal Rp5–7 triliun, tergantung pada volume sedimentasi dan luas area pengerukan. Estimasi ini didasarkan pada proyek serupa di Sungai Kapuas (Kalimantan Selatan) yang menelan biaya sekitar Rp4,2 triliun untuk panjang 700 km dengan kedalaman rata-rata 4 meter.
Jika proyek dikerjakan secara bertahap, tahap awal (sekitar 100 km dari muara hingga pusat kota Samarinda) diperkirakan memerlukan Rp1 triliun–Rp1,5 triliun. Selain mengurangi risiko banjir, proyek ini juga berpotensi meningkatkan kapasitas pelayaran hingga 60%, terutama bagi sektor batubara dan logistik pelabuhan.
Namun, dari sisi fiskal daerah, beban pembiayaan tersebut dinilai berat tanpa dukungan pemerintah pusat atau skema kerja sama publik-swasta (PPP). Di sisi lain, program prioritas Pemkot Samarinda untuk penanganan banjir berbasis drainase dan waduk memerlukan alokasi sekitar Rp1,2 triliun, dengan manfaat langsung ke lebih dari 400 ribu warga di kawasan rawan genangan.
Sinergi Tetap Jadi Kunci
Meski berbeda pandangan, Andi Harun menegaskan koordinasi teknis antara Pemkot dan Pemprov tetap berjalan. Ia berharap rencana lanjutan bisa disusun lebih fokus dan berbasis data.
“Saya tidak tahu apa yang menjadi substansi pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub. Tapi kalau beliau butuh data, semuanya lengkap. DED seluruh program pengendalian banjir sudah kami miliki. Kendalanya hanya dana,” ujarnya.
Ia menutup dengan kabar positif bahwa Samarinda telah masuk prioritas anggaran pusat untuk tahun 2026.
“Saya mendapat pesan dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, bahwa Samarinda diprioritaskan untuk anggaran tahun 2026. Ini bukti perjuangan kita bersama tidak sia-sia,” ungkapnya.
Andi menegaskan, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi syarat utama untuk mengakhiri persoalan banjir Samarinda.
“Niat baik Pak Gubernur tentu kami apresiasi. Kita sadar, tidak bisa bekerja sendiri. Penanganan banjir membutuhkan sinergi antara Pemkot, Pemprov, PUPR, dan DPR RI,” pungkasnya.(*)
Penulis; Redaksi
