SUARA sirene ambulans dan gas air mata masih menyelimuti jalanan kota sejak akhir Agustus. Demonstrasi yang awalnya damai kini berubah menjadi bentrokan yang menimbulkan banyak korban.
Demonstrasi besar-besaran berlangsung di sejumlah daerah sejak 25 Agustus 2025. Ribuan masyarakat ikut serta, mulai dari mahasiswa, pekerja swasta, pengemudi ojek online, hingga ibu rumah tangga.
Pada Kamis (28/8/2025), eskalasi meningkat setelah rantis Brimob melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, hingga tewas. Peristiwa itu memicu gelombang kemarahan. Presiden Prabowo kemudian memerintahkan TNI-Polri menindak tegas massa aksi pada 31 Agustus.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai skala represi meningkat tajam sejak perintah itu. Dalam siaran pers Selasa (2/9/2025), YLBHI menyebut LBH daerah dan laporan rumah sakit melaporkan data korban.
Sepanjang 25–31 Agustus, aparat menangkap sedikitnya 3.337 massa aksi di 20 kabupaten/kota. Wilayah itu meliputi Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Bali, Bandung, Pontianak, Medan, Sorong, Malang, Samarinda, Jambi, dan Surabaya.
Selain itu, rumah sakit menerima 1.042 orang dengan luka-luka akibat kekerasan aparat. Data mencakup Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bandung, Medan, Sorong, dan Malang. Jumlah itu belum termasuk mereka yang mengalami penyiksaan saat penangkapan.
Kerusuhan yang menjalar hingga awal September juga menewaskan 10 orang per 1 September 2025.
Di negara demokrasi, demonstrasi seharusnya menjadi ruang aman bagi warga untuk menyampaikan aspirasi. Namun, eskalasi kekerasan justru menunjukkan adanya krisis kepercayaan antara masyarakat dan aparat. Brutalitas yang terjadi tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga melukai semangat demokrasi itu sendiri. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
