SETIAP anak di pelosok negeri berhak belajar di ruang kelas yang layak. Namun, kenyataan masih banyak sekolah rusak membuat harapan itu tertunda.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi 12.536 sekolah dan madrasah. Program ini masuk dalam Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk mempercepat perbaikan sarana pendidikan agar akses belajar makin merata. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Alokasi dana untuk revitalisasi sekolah mencapai Rp 22,5 triliun atau 5% dari total anggaran Fungsi Pendidikan. Secara keseluruhan, RAPBN 2026 mencatat belanja fungsi ini sebesar Rp 456,7 triliun.
Tren kenaikan anggaran terlihat sejak 2021 yang sebesar Rp 162,3 triliun. Angka ini sempat turun menjadi Rp 160,1 triliun pada 2022, lalu kembali naik ke Rp 172 triliun di 2023 dan Rp 197,2 triliun pada 2024. Outlook 2025 menunjukkan lonjakan besar hingga 57% dengan nilai Rp 309,5 triliun, sebelum kembali naik 47,5% menjadi Rp 456,7 triliun di 2026.
Selain revitalisasi sekolah, dana pendidikan juga diarahkan untuk beasiswa Program Indonesia Pintar bagi 21,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,2 juta mahasiswa. Pemerintah juga menyalurkan tunjangan bagi 754,7 ribu guru non-PNS dan melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta siswa.
Kenaikan anggaran ini menandakan fokus pemerintah pada pemerataan pendidikan. Namun, tantangannya terletak pada pengawasan agar setiap rupiah benar-benar sampai pada siswa, guru, dan sekolah yang membutuhkan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
