Kaltimes.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, memimpin dua Rapat Paripurna penting secara beruntun yang digelar pada Senin (30/6/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar. Dalam agenda tersebut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang transparan serta pembangunan daerah yang berkeadilan.
Dua agenda paripurna yang dimaksud adalah Rapat Paripurna ke-14 terkait Penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dan Rapat Paripurna ke-15 yang berisi Pidato Pertama Kepala Daerah mengenai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030.
Ahmad Yani memimpin jalannya rapat bersama Wakil Ketua I Abdul Rasid, Wakil Ketua II Junadi, dan Wakil Ketua III Aini Faridah. Hadir pula anggota DPRD Kukar, Forkopimda, tokoh masyarakat dan adat, pimpinan parpol, serta anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar seperti Didik Agung Eko Wahono, Reza Pahlevi, Firnadi Ikhsan, dan Guntur. Dari pihak eksekutif, Bupati Edi Damansyah, Wakil Bupati Rendi Solihin, serta jajaran OPD turut hadir.
Dalam sambutannya, Ahmad Yani menyoroti pentingnya laporan keuangan yang akuntabel dan kredibel.
“Harapan kita bersama adalah agar laporan keuangan pemerintah daerah ke depan tetap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut tak hanya soal capaian administratif, tetapi menjadi indikator bahwa kebijakan fiskal daerah dijalankan dengan baik dan benar. Menurutnya, hasil ini akan berdampak langsung pada upaya menciptakan pembangunan yang adil dan merata.
Ahmad Yani juga menyambut baik pidato perdana Kepala Daerah terpilih Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin terkait visi-misi Kukar Idaman Terbaik 2025–2030. Ia menyatakan DPRD siap bekerja sama dalam penyusunan RPJMD agar sesuai dengan aspirasi rakyat dan kebijakan nasional.
“Kolaborasi yang erat antara DPRD dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar pembangunan Kukar berjalan sesuai arah dan target. Kami akan mengawal setiap tahapan RPJMD agar tertib, transparan, dan adaptif,” kata Ahmad Yani.
Sebagai pemimpin lembaga legislatif, Ahmad Yani menunjukkan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Sikap ini menjadi penegas bahwa DPRD Kukar berada dalam posisi strategis untuk mendorong efektivitas pemerintahan dan keberhasilan pembangunan jangka panjang di Kutai Kartanegara. (adv)
