Kaltimes.com – Program Sekolah Rakyat yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Kukar. Program yang dirancang untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu ini dianggap memiliki nilai sosial tinggi, namun pelaksanaannya harus matang dan tepat sasaran agar tidak hanya menjadi simbol tanpa substansi.
Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyatakan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada proses sosialisasi yang menyeluruh dan seleksi yang adil. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa program bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Program ini bagus. Tapi kalau tidak disosialisasikan dengan benar, risikonya besar. Jangan sampai anak-anak dari keluarga mampu malah yang masuk, hanya karena ada jalur titipan,” ujar Sopan saat ditemui di Gedung DPRD Kukar, Jumat (27/6/2025).
Menurutnya, pemahaman orang tua dan partisipasi aktif keluarga merupakan kunci keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa hanya menyediakan fasilitas pendidikan tidak cukup jika kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan belum terbentuk.
“Fasilitas saja tidak cukup. Kalau tidak ada kesadaran dari keluarga, anak-anak juga bisa berhenti di tengah jalan. Orang tua harus berperan aktif, bukan menyerahkan semua ke pemerintah,” tegasnya.
Sopan juga menuturkan bahwa DPRD Kukar, khususnya Komisi IV, belum membahas secara spesifik alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat. Namun, komitmen terhadap pendidikan tetap menjadi prioritas DPRD, sesuai amanat konstitusi yang mengalokasikan minimal 20 persen APBD untuk sektor pendidikan.
“Memang belum ada pembahasan spesifik soal anggaran. Tapi dukungan untuk pendidikan tetap kita jaga, apalagi ini berkaitan dengan amanat alokasi 20 persen dari APBD,” ujarnya yang juga berasal dari Fraksi Gerindra.
Dengan semangat memperbaiki sistem, Komisi IV DPRD Kukar berencana menggelar pertemuan lintas instansi seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk membahas teknis pelaksanaan dan mekanisme seleksi peserta program. (adv)
