Kaltimes.com – Permasalahan infrastruktur dasar dan kualitas birokrasi pemerintahan desa masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara (Kukar), yang meliputi wilayah Marangkayu, Anggana, dan Muara Badak. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Hidayat, Anggota DPRD Kukar, saat menanggapi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di berbagai tingkatan wilayah.
“Hal-hal yang berkembang di masyarakat tetap fokus pada perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas birokrasi, dan pelaksanaan pembangunan desa,” kata Hidayat pada Senin (23/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa keluhan tersebut sudah menjadi aspirasi yang terus berulang dari tahun ke tahun, terutama dalam forum Musrenbang, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Masyarakat masih merasakan ketimpangan layanan dasar di wilayah pesisir dan pedalaman Dapil III, seperti akses jalan yang belum memadai, keterbatasan air bersih, serta minimnya fasilitas umum.
“Termasuk soal jalan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya, ini jadi tuntutan utama masyarakat yang harus terus kita kawal,” tegasnya.
Menurut Hidayat, permasalahan yang muncul bukan hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan desa yang dinilai belum optimal. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa agar penyelenggaraan pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hidayat mengingatkan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya memiliki kewajiban untuk memastikan aspirasi ini dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui kebijakan yang tepat.
“Prinsipnya, kami ingin pembangunan desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya di atas kertas, tapi sampai ke tingkat tapak,” pungkasnya.
Hidayat juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap birokrasi desa, serta mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal dalam hal pelayanan dasar. (adv)
