Kaltimes.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN).
Namun, PGRI mengingatkan pentingnya perbaikan dalam sistem ujian tersebut agar tidak hanya menjadi penentu kelulusan, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran.
Ketua PGRI Unifah Rosyidi menyatakan bahwa meskipun kebijakan UN disetujui, tata kelola ujian harus diperbaiki.
“Kami mendukung kebijakan Ujian Nasional, tetapi dengan sistem yang diperbaiki. Bukan hanya penentu kelulusan, tetapi sebagai bagian dari proses kelulusan,” ujarnya pada Kamis, (2/1), seperti dikutip dari Kumparan.
Unifah juga menekankan perlunya lembaga independen yang dapat membantu dalam pelaksanaan UN untuk memastikan kelancaran dan keadilan ujian.
“Perlu ada lembaga independen yang melibatkan banyak pihak terkait, agar ujian nasional ini berdampak lebih luas,” tambahnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengonfirmasi bahwa pemerintah telah menyiapkan konsep untuk mengembalikan UN yang sudah ditiadakan sejak 2021.
Meski begitu, ia belum merinci lebih lanjut mengenai konsep tersebut.
“Ujian Nasional sudah siap secara konsep, tapi pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ajaran berikutnya,” ujar Mu’ti, seperti dilansir dari Kumparan pada Senin, (30/12). (net/ra)
