Kaltimes.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengkritik minimnya peran ulama dalam perencanaan kebijakan strategis negara.
Menurutnya, pembagian peran antara ulama dan umara (pemerintah) harus saling mendukung dalam kehidupan berbangsa dan ber-Tanah Air.
Dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/12), Nasaruddin menegaskan bahwa ulama seharusnya dilibatkan dalam merumuskan kebijakan, bukan hanya untuk menangani dampak dari kebijakan tersebut.
“Ulama jangan hanya dilibatkan untuk menyelesaikan akibat, tetapi juga dalam merumuskan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut,” ujarnya.
Menurut Nasaruddin, seringkali pemerintah hanya melibatkan ulama dalam isu-isu sosial seperti dampak pembangunan atau masalah populasi, padahal pandangan mereka sangat dibutuhkan dalam sektor lain, seperti ekonomi dan strategi pembangunan nasional.
Untuk itu, Nasaruddin meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melibatkan tokoh agama dalam proses perencanaan kebijakan.
“Suara-suara tokoh agama perlu didengar saat merancang kebijakan untuk Indonesia, tidak hanya di sektor hilir tetapi juga di sektor hulu,” tambahnya, menutup pernyataan tersebut. (net/ra)
