Kaltimes.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi melarang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari dana APBD menjelang Pilkada 2024.
Larangan tersebut berlaku hingga pemungutan suara Pilkada selesai pada 27 November 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa surat larangan penyaluran bansos telah diteken pada Rabu, 13 November 2024.
“Iya betul, surat sudah diteken,” ungkap Bima, seperti dikutip dari CNN Indonesia pada Kamis, 14 November 2024.
Bima menambahkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk bansos yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Dengan adanya penundaan ini, diharapkan tidak ada potensi ketidakadilan yang bisa mempengaruhi jalannya Pilkada, yang diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Sebelumnya, usulan untuk menghentikan sementara penyaluran bansos dari pemerintah daerah sampai Pilkada selesai datang dari anggota Komisi II DPR, Deddy Yevry Sitorus.
Deddy berpendapat bahwa penghentian bansos sementara akan menciptakan iklim yang lebih adil dalam Pilkada.
“Semua bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November supaya semua yang bertarung equal,” kata Deddy dalam rapat kerja bersama pejabat Kemendagri dan kepala daerah pada Senin, 11 November 2024.
Deddy menegaskan pentingnya kesetaraan dalam Pilkada 2024 agar tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan dari penyaluran bansos di masa kampanye. (net/ra)
