Kaltimes.com – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hady, mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, atau yang dikenal sebagai Paman Birin.
Hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sahbirin tidak sah karena dianggap sewenang-wenang.
“Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dalam perintah hukum dan dinyatakan batal,” ujar Hakim Afrizal dalam sidang putusan pada Selasa, 12 November 2024.
Selain membatalkan status tersangka, hakim juga menyatakan tidak sah penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Sahbirin.
Surat perintah penyidikan (sprindik) dinilai tidak berdasarkan hukum sehingga dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Gugatan praperadilan ini bermula setelah Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 8 Oktober 2024 terkait kasus dugaan korupsi.
Gugatan tersebut didaftarkan pada 10 Oktober 2024 dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.
Sahbirin meminta agar pengadilan membatalkan keputusan KPK, yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.
Tertulis dalam petitum gugatan Sahbirin menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh KPK melanggar hukum.
“Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” tulisnya dalam gugatan yang dikutip dari Tempo.
Keputusan ini menjadi pukulan bagi KPK, yang sebelumnya menyebut telah mengantongi bukti cukup terkait dugaan korupsi Sahbirin. (net/ra)
