Kaltimes.com – Dalam rapat kerja yang berlangsung pada Senin (4/11), Komisi VI DPR RI menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia.
Penyebab utama larangan ini adalah ketidakpenuhan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan komitmen investasi Apple yang belum selesai.
Selain masalah TKDN, pemerintah juga menangguhkan izin penjualan iPhone 16 karena permintaan Apple terkait tax holiday—pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun—sebagai bagian dari syarat investasi mereka di Indonesia.
Permintaan ini mengundang kemarahan dari Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, yang menganggap syarat tersebut tidak masuk akal.
“Di media sosial ramai dibahas tentang larangan masuknya iPhone 16 ke Indonesia,” ujar Mufti dalam rapat.
“Setelah kami buka alasannya, ternyata Apple meminta tax holiday 50 tahun. Itu sangat tidak wajar, dan sudah seharusnya iPhone diblokir di negara ini.” tambah Mufti
Mufti juga berharap Menteri BUMN, Erick Thohir, yang memiliki jaringan internasional luas, dapat segera menangani masalah ini dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk Apple.
“Apple sudah mendapatkan keuntungan besar di Indonesia, namun saat diminta berinvestasi, mereka justru memberikan syarat yang tidak adil dan merendahkan Indonesia,” tegas Mufti.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjelaskan bahwa penjualan iPhone 16 terkendala oleh masalah TKDN.
Meskipun Apple sudah mendapatkan izin untuk menjual produknya di Indonesia dan telah memiliki sertifikat TKDN, masa berlaku sertifikat tersebut telah habis.
Untuk memperbarui sertifikatnya, Apple diwajibkan untuk memenuhi komitmen investasinya, yang masih tersisa sekitar Rp 240 miliar dari total Rp 1,71 triliun.
Menurut Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, perpanjangan sertifikat TKDN masih dalam proses menunggu.
“Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple, yang baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen yang ada.” ujar Agus. (net/ra)
