Kaltimes.com – Parlemen Israel, Knesset, telah mengesahkan dua undang-undang yang melarang seluruh kegiatan UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) di Gaza dengan suara 82 banding 9.
Ketua Knesset, Amir Ohana, membacakan keputusan tersebut dalam sidang yang berlangsung pada Senin malam (28/10).
Undang-undang pertama secara tegas melarang semua kegiatan UNRWA, sementara undang-undang kedua menyatakan UNRWA sebagai organisasi teroris.
Pengesahan ini menandai puncak dari kampanye panjang Israel yang menentang keberadaan UNRWA, yang dituduh telah disusupi oleh kelompok militan Hamas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Knesset tersebut.
Keputusan tersebut dapat berdampak pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
“Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB. Indonesia menegaskan komitmen untuk mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” ungkapnya.
Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB.
Desakan untuk segera mengambil tindakan terhadap Israel dan memastikan negara tersebut mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengakhiri penjajahan di Palestina. (net/ra)
