PEMBANGUNAN gedung pencakar langit dan jaringan kereta cepat kini berdiri di atas tumpukan surat berharga negara. Di balik kemegahan ekonomi global, terdapat beban finansial raksasa yang menopang stabilitas serta pertumbuhan berbagai negara maju.
Utang menjadi instrumen penting bagi sebuah negara guna menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian. Banyak negara memanfaatkan pinjaman untuk membiayai pembangunan infrastruktur hingga menghadapi krisis global yang tidak terduga.
Namun demikian, besarnya akumulasi utang sering kali memicu kekhawatiran terkait kesehatan fiskal jangka panjang. Laporan World Economic Outlook dari IMF per Oktober 2025 mencatat total utang pemerintah global menembus USD 110,9 triliun. Angka ini mencatatkan rekor level tertinggi sepanjang sejarah peradaban ekonomi modern manusia.
Dominasi Ekonomi Raksasa dalam Daftar Utang Global
Amerika Serikat menempati posisi puncak sebagai negara dengan utang terbanyak di dunia pada tahun 2025. Total utang negara adidaya tersebut mencapai USD 38.269,7 triliun atau setara dengan Rp 612.315,2 triliun. Skala ekonomi yang sangat besar menuntut pembiayaan tinggi untuk berbagai program stimulus dan operasional pemerintah.
China menyusul di peringkat kedua dengan total utang sebesar USD 18.680,8 miliar atau sekitar Rp 298.892,8 triliun. Pinjaman besar ini mendukung pembangunan infrastruktur masif serta ekspansi sektor industri di Negeri Tirai Bambu tersebut.
Jepang berada pada urutan ketiga dengan mencatatkan total utang sebesar USD 9.826,5 miliar atau Rp 157.224 triliun. Meskipun angkanya tinggi, risikonya cenderung terkendali karena mayoritas pemberi pinjaman berasal dari investor domestik mereka sendiri.
Inggris menempati peringkat keempat dengan total utang USD 4.093,4 miliar, diikuti oleh Prancis sebesar USD 3.916,2 miliar. Jerman dan Italia turut melengkapi daftar ini sebagai wakil dari kekuatan ekonomi besar di daratan Eropa. Brasil menjadi satu-satunya wakil dari Amerika Selatan yang masuk dalam daftar sepuluh besar utang dunia.
Perbandingan Kondisi dan Pengelolaan Utang Indonesia
Rasio utang Indonesia tercatat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara raksasa seperti Amerika Serikat. Utang pemerintah pusat hingga akhir 2025 berada pada angka Rp 9.637,9 triliun atau sekitar 40,46 persen dari PDB. Mayoritas utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara yang didominasi oleh mata uang rupiah sebesar 87 persen.
Angka ini masih berada di bawah batas aman undang-undang yang menetapkan maksimal 60 persen dari PDB. Pemerintah terus mengelola pembiayaan ini secara hati-hati guna menjaga kepercayaan pasar serta kesehatan anggaran negara.
Namun demikian, utang luar negeri Indonesia per September 2025 juga tercatat sebesar USD 424,41 miliar. Sektor swasta non-keuangan menyumbang sekitar USD 191,14 miliar dari total pinjaman luar negeri tersebut.
Di sisi lain, beban utang rumah tangga melalui pinjaman online justru menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan utang pinjaman online tertinggi yang mencapai Rp 23,94 triliun. Kondisi ini memerlukan pengawasan ketat agar beban utang masyarakat tidak mengganggu daya beli nasional secara sistematis.
Alasan Strategis Negara Mengambil Pinjaman Pembangunan
Negara berutang terutama untuk mendukung program pembangunan strategis serta menutup kekurangan atau defisit anggaran pendapatan. Investasi pada jalan tol, transportasi publik, dan fasilitas kesehatan memerlukan dana besar yang melampaui penerimaan pajak tahunan.
Utang tersebut diharapkan mampu memicu efek berganda bagi ekonomi dengan meningkatkan produktivitas serta lapangan kerja baru. Selain itu, pinjaman menjadi penyelamat saat negara harus menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam secara tiba-tiba. Kebijakan fiskal yang ekspansif ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya beli masyarakat luas.
Pengelolaan utang yang baik dapat menjadi strategi makroekonomi untuk memperkuat pasar keuangan domestik. Negara tidak hanya melihat besarnya nilai nominal, tetapi juga kemampuan dalam membayar kembali kewajiban tersebut. Tantangan utama setiap bangsa adalah memastikan bahwa setiap keping uang pinjaman benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif.
Oleh karena itu, transparansi serta pengawasan publik atas penggunaan dana utang menjadi syarat mutlak bagi pemerintah. Dengan pengelolaan yang bijak, utang akan menjadi alat kemajuan, bukan beban berat bagi generasi masa depan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
