Anggaran MBG Rp71 T, Rakyat Ternyata Lebih Puas dengan Cek Kesehatan Gratis

kaltimes.com
20 Apr 2026
Share
Survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas menunjukkan program Cek Kesehatan Gratis meraih kepuasan publik lebih tinggi dibandingkan program Makan Bergizi Gratis yang memiliki alokasi dana Rp71 triliun./UMS.ac.id

ANTREAN warga yang tertib di puskesmas menunjukkan harapan besar akan masa depan yang lebih sehat. Senyum syukur terpancar dari wajah para lansia saat menerima layanan pemeriksaan tanpa harus mengkhawatirkan biaya pengobatan.

Makanan Bergizi Gratis menjadi salah satu program unggulan pemerintah dengan alokasi anggaran mencapai 71 triliun rupiah pada 2025. Anggaran besar tersebut salah satunya terserap untuk pengadaan kendaraan operasional distribusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Data LKPP menunjukkan nilai belanja kendaraan mencapai 1,39 triliun rupiah dengan fokus pada puluhan ribu unit motor listrik. Namun demikian, besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kesukaan rakyat terhadap program tersebut.

Hasil Survei Kepuasan Program Prioritas Pemerintah

Berdasarkan survei Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas pada Kuartal I 2026, program Cek Kesehatan Gratis justru menempati posisi teratas. Survei daring ini melibatkan 387 responden berusia 17 hingga 44 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia.

Hasilnya menunjukkan bahwa program cek kesehatan gratis meraih tingkat kepuasan tertinggi mencapai 57 persen dari total responden. Publik sangat mengapresiasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan manfaat nyata secara langsung bagi masyarakat.

Data Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 4,5 juta masyarakat telah mengikuti layanan cek kesehatan gratis hingga awal tahun. Program ini berfokus pada deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, hingga masalah kesehatan gigi.

Tujuan utama program ini adalah mencegah masyarakat terlambat mendapatkan penanganan medis. Akses pemeriksaan yang mudah tanpa beban biaya menjadi kunci utama tingginya apresiasi publik terhadap kebijakan ini.

Perbandingan Tingkat Kepuasan Berbagai Program Unggulan

Program sekolah unggulan berada di posisi kedua dengan tingkat kepuasan sebesar 49 persen menurut persepsi masyarakat. Selanjutnya, program lumbung pangan atau food estate mencatatkan angka 47 persen dan diikuti kartu kesejahteraan sosial sebesar 46 persen.

Program badan penerimaan negara memperoleh 43 persen, sementara pembangunan infrastruktur meraih angka kepuasan sebesar 42 persen.

Menariknya, program Makan Bergizi Gratis berada pada posisi yang sama dengan infrastruktur yakni sebesar 42 persen.

Perbedaan angka ini mencerminkan bahwa masyarakat lebih menghargai program yang memiliki manfaat personal dan minim perantara distribusi. Kepuasan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang relatif rendah diduga berkaitan dengan kekhawatiran publik mengenai transparansi anggaran. Selain itu, beberapa kasus keracunan makanan di daerah juga turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap implementasi program tersebut.

Efektivitas Kebijakan di Mata Masyarakat

Tingginya kepuasan terhadap layanan kesehatan gratis membuktikan bahwa kejelasan manfaat menjadi faktor penentu utama keberhasilan kebijakan. Masyarakat cenderung lebih tenang saat mendapatkan jaminan keamanan kesehatan yang bersifat personal dan transparan dalam pelaksanaannya.

Sebaliknya, program dengan anggaran raksasa seperti makan gratis masih harus menghadapi tantangan besar terkait efisiensi dan pengawasan. Efektivitas sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya dana, melainkan dari rasa aman yang dirasakan rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali strategi distribusi agar setiap program prioritas tepat sasaran dan minim risiko. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran belanja kendaraan operasional juga sangat penting untuk menjaga integritas lembaga negara.

Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan program jangka panjang yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Peningkatan kualitas layanan publik yang konsisten akan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata di seluruh daerah. (*)

Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin