RUANG kantor yang biasanya riuh kini tampak lebih lengang pada hari Jumat. Para pekerja mulai beralih bekerja dari rumah, menyesuaikan pola kerja dengan kondisi terbaru.
Perubahan ini tidak lepas dari dampak konflik di Asia Tengah yang memicu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mulai 1 April 2026, ASN wajib bekerja secara digital setiap hari Jumat guna menghemat konsumsi energi. Kebijakan ini sekaligus mendorong percepatan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.
Kebijakan WFH Sejalan dengan Tren Kerja Hybrid
Langkah pemerintah ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada sistem kerja hybrid. Survei Gallup 2025 menunjukkan mayoritas pekerja dari berbagai generasi lebih memilih kombinasi kerja kantor dan jarak jauh.
Sebanyak 54 persen Baby Boomers dan 56 persen Gen X memilih pola kerja hybrid. Sementara itu, preferensi semakin kuat pada generasi yang lebih muda.
Milenial mencatat angka 60 persen, sedangkan Gen Z mencapai 71 persen. Data ini menunjukkan kerja hybrid mulai menjadi standar baru di dunia kerja.
Gen Z Mengutamakan Fleksibilitas, Bukan Kerja Jarak Jauh Penuh
Meski mendukung fleksibilitas, Gen Z tidak sepenuhnya memilih kerja jarak jauh. Hanya 23 persen yang ingin bekerja penuh dari rumah, sementara 6 persen memilih bekerja di kantor setiap hari.
Mayoritas Gen Z justru menginginkan fleksibilitas dalam menentukan waktu dan tempat kerja. Mereka tetap membutuhkan interaksi langsung, tetapi tanpa pola kerja yang kaku.
Perbedaan ini juga terlihat pada Milenial yang cenderung mencari pekerjaan lain jika opsi kerja jarak jauh dihapus. Hal ini menunjukkan tiap generasi memiliki cara berbeda dalam memaknai keseimbangan kerja dan hidup.
Manfaat Hybrid Perkuat Arah Kebijakan Kerja Fleksibel
Preferensi tersebut didukung oleh manfaat nyata dari sistem kerja hybrid. Karyawan dapat meningkatkan fokus dengan memilih lingkungan kerja yang sesuai, sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Di sisi lain, perusahaan tetap dapat menjaga kolaborasi melalui pertemuan langsung secara berkala. Sistem ini juga mendorong efisiensi biaya operasional dan transportasi.
Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap krisis energi, tetapi juga bagian dari transformasi menuju pola kerja yang lebih adaptif dan berkelanjutan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
