Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti masih adanya resistensi masyarakat terhadap kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) yang diterapkan di Jalan Abul Hasan. Sejumlah pelaku usaha dan warga mengaku terdampak secara langsung oleh perubahan arus lalu lintas tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan bahwa tujuan utama SSA memang untuk memperlancar lalu lintas, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi di kawasan sekitar. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar kebijakan ini tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil bagi warga.
Deni menilai bahwa penerapan SSA tanpa sosialisasi yang optimal dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan, seperti kemacetan di titik tertentu dan akses usaha yang terganggu. Ia meminta agar evaluasi dilakukan berdasarkan data dan melibatkan seluruh pihak terdampak untuk menghasilkan keputusan yang proporsional.
DPRD juga mendorong pemerintah kota dan Dinas Perhubungan untuk membuka dialog terbuka dengan pelaku usaha serta masyarakat di sekitar jalan tersebut. Deni menegaskan bahwa komunikasi dua arah sangat penting agar kebijakan tidak dipandang sepihak dan bisa diterima oleh semua kalangan.
Selain itu, dewan mengusulkan agar selama masa evaluasi diberlakukan penyesuaian sementara, seperti pengaturan parkir yang lebih fleksibel dan jalur alternatif untuk kendaraan tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban warga tanpa mengganggu tujuan utama penataan lalu lintas.
Menurut Deni, prinsip kebijakan publik harus seimbang antara ketegasan dan empati. Ia menilai bahwa penataan kota akan berjalan lebih baik jika pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung dan menjadikannya bagian dari proses kebijakan.
Dengan dilakukannya evaluasi secara komprehensif, DPRD berharap sistem satu arah di Jalan Abul Hasan bisa benar-benar membawa manfaat nyata baik dalam memperlancar arus kendaraan maupun menjaga aktivitas ekonomi warga tetap berjalan normal. adv
