DARI Sabang hingga Merauke, bentangan Indonesia sungguh luar biasa. Di dalamnya terdapat ribuan pulau. Wilayahnya memiliki gunung berapi yang menjulang.
Wilayahnya juga mempunyai lautan biru yang luas. Keanekaragaman geografis ini menyajikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah. Tantangan dan peluang ini terutama dalam pengelolaan wilayah administratif.
Siapa yang mengira jumlah provinsi di Indonesia masih 34? Angka itu memang tercantum di buku pelajaran IPS atau Atlas era 2010-an. Faktanya, Indonesia kini sudah memiliki lebih banyak provinsi. Perubahan ini terjadi karena adanya pemekaran wilayah.
Pemekaran bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Pemekaran juga bertujuan mempercepat pelayanan publik di daerah-daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memecah provinsi-provinsi besar menjadi daerah-daerah baru.
Dinamika Jumlah Provinsi dari 8 Menjadi 38
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan jumlah provinsi di Indonesia menunjukkan dinamika menarik. Dinamika ini terlihat sejak masa awal kemerdekaan. Pada 1955, Indonesia baru memiliki 10 provinsi. Angka ini sudah bertambah 2 provinsi.
Saat kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki 8 provinsi. Adapun 8 provinsi paling awal di Indonesia adalah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil (sekarang menjadi NTB, NTT, Bali), Maluku, Sulawesi, dan Borneo (Kalimantan).
Sepuluh tahun kemudian, pada 1965, jumlah provinsi melonjak menjadi 25. Kenaikan ini seiring penataan wilayah baru pasca kemerdekaan. Pada 1975, jumlah provinsi bertambah menjadi 26. Lalu, jumlahnya naik lagi menjadi 27 pada 1985.
Selama satu dekade berikutnya, hingga 1995, jumlah provinsi tetap bertahan di angka 27. Baru pada 2005, Indonesia kembali menambah wilayah administratifnya menjadi 33 provinsi. Kemudian, pada 2015, jumlah provinsi bertambah menjadi 34. Namun demikian, proses pemekaran wilayah terus berjalan.
Perkembangan ini terutama terjadi di kawasan timur Indonesia. Antara tahun 2022 hingga 2023, pemerintah resmi mengesahkan empat provinsi baru. Provinsi baru itu, antara lain, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Keempat provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, pada 2025 Indonesia memiliki total 38 provinsi.
Pemerataan Pembangunan Melalui Pemekaran
Penambahan provinsi ini bukan sekadar menambah jumlah wilayah administratif. Penambahan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat.
Pemerintah berharap setiap pemekaran mampu membuka peluang pembangunan baru. Pemekaran juga harus memperkuat identitas daerah. Selain itu, pemerintah memastikan setiap wilayah di Indonesia mendapatkan perhatian sama dalam pembangunan nasional.
Bertambahnya jumlah provinsi adalah cerminan semangat pembangunan. Kita menyambut baik pembentukan wilayah baru. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus memastikan setiap daerah baru menjadi motor penggerak kesejahteraan.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
