GETARAN notifikasi di saku celana bukan lagi undangan main, melainkan panggilan diskusi. Layar smartphone telah menjadi mimbar digital bagi generasi baru. Mereka menuntut kejelasan dan perubahan dari kursi-kursi kekuasaan.
Generasi Z dan Milenial kini menjadikan isu sosial dan politik sebagai tren digital. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk mendiskusikan kebijakan yang tidak populis. Anak muda menciptakan tagar protes dan menyuarakan isu keadilan serta kesetaraan. Aksi ini menunjukkan media sosial bukan sekadar hiburan. Ia telah menjadi sumber data sentimen politik yang valid dan tak terhindarkan.
Ketegangan ini sering dipicu oleh isu-isu yang dianggap melukai rasa keadilan publik. Contohnya, diskusi tentang revisi undang-undang yang dinilai melemahkan lembaga antikorupsi. Atau, kebijakan impor pangan yang merugikan petani lokal. Isu-isu sensitif tersebut dengan cepat berubah menjadi trending topic nasional. Anak muda menggalang protes daring yang menuntut pembatalan atau perubahan kebijakan.
Kekuatan Diskusi Harian Anak Muda
Tingginya minat generasi muda terhadap isu publik terekam jelas dalam data. Laporan Understanding Youth Engagement and Civic Space in Indonesia dari Yayasan Partisipasi Muda (2025) menyoroti hal ini. Mayoritas anak muda Indonesia cukup sering membicarakan isu sosial dan politik. Persentasenya mencapai 42,7 persen dari responden.
Data ini, yang dihasilkan dari survei terhadap 919 responden usia 18-25 tahun hingga Maret 2025, menunjukkan tingginya ketidakpuasan Gen Z terhadap status quo. Status quo merujuk pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang sudah ada dan berjalan saat ini, termasuk struktur kekuasaan dan kebijakan yang berlaku.
Rinciannya, 30,6 persen responden membicarakan isu sosial dan politik setidaknya sekali seminggu. Sebanyak 12,1 persen responden membahasnya hampir setiap hari. Responden yang membahas beberapa kali dalam sebulan juga tinggi, mencapai 38,9 persen.
Meskipun demikian, ada segelintir yang jarang membahas isu ini. Tercatat 15,1 persen responden hanya membahas isu sekali sebulan atau kurang. Sebanyak 3,4 persen responden bahkan mengaku tidak pernah membahasnya sama sekali.
Tuntutan Perubahan Sistem Politik
Aktivitas digital ini berkorelasi kuat dengan keinginan publik akan perubahan. Survei Pew Research Center di 25 negara menunjukkan sentimen global serupa. Sekitar 69 persen responden menginginkan perubahan sistem politik, baik reformasi maupun perubahan besar.
Di Indonesia, tuntutan perubahan juga masif. Setidaknya 64 persen responden menginginkan perubahan signifikan terhadap sistem politik yang ada. Rinciannya, 53 persen responden ingin perubahan besar. Sebanyak 11 persen menginginkan reformasi menyeluruh.
Di sisi lain, tidak semua pihak menyetujui perubahan total. Sebanyak 18 persen responden hanya menginginkan perubahan kecil pada sistem politik. Lalu, 17 persen responden merasa sistem politik tidak perlu ada perubahan sama sekali.
Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap perubahan. Dari 64 persen responden yang menginginkan perubahan, 48 persen menyatakan percaya diri sistem politik dapat berubah. Hanya 15 persen lainnya yang cenderung pesimis. Survei Pew Research Center ini dilakukan pada Februari hingga April 2025 dengan 1.022 responden di Indonesia.
Ancaman Sunyi bagi Elite Politik
Korelasi antara data digital dan survei ini menjadi ancaman sunyi bagi elite politik. Analis politik berpendapat, elite tidak bisa lagi mengabaikan sentimen digital. Anak muda telah menjadi mesin pembentuk opini publik yang kuat.
Meskipun data digital rentan buzzer, pergerakan Gen Z ini mendorong transparansi politik. Tuntutan mereka untuk hidup yang lebih sejahtera dan adil tercermin dari setiap scroll dan like. Elite harus merespons sentimen digital ini dengan kebijakan yang nyata. Jika tidak, jurang antara pembuat kebijakan dan generasi penerus akan semakin lebar.
Partisipasi politik kini menembus batas kotak suara. Ia ada di setiap scroll dan like yang didorong oleh data. Suara digital kini setara dengan suara di bilik pencoblosan.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
