SUASANA riang di sekolah mendadak berubah. Tawa anak-anak berganti tangis, sirene ambulans saling bersahutan, dan orang tua yang semula mengantar anak untuk belajar kini harus melihat mereka pulang dalam tandu darurat.
Gelombang Korban di Bandung Barat
Kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus melonjak. Posko Cipongkor dan Cihampelas mencatat total korban dari Senin (22/9) sampai Kamis (25/9) mencapai 1.315 orang. Sebagian besar korban adalah siswa SD hingga SMA/SMK.
Gelombang pertama muncul pada 22–23 September dengan 393 korban. Rinciannya, 192 orang berasal dari Cihampelas dan 201 orang dari Cipongkor.
Gelombang kedua terjadi pada 24 September dengan 730 korban tambahan setelah menyantap menu berbeda. Hingga Kamis siang, petugas masih merawat warga yang mengalami mual, pusing, hingga sesak napas.
CNN Indonesia melaporkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program MBG.
Kasus Meluas ke Balikpapan
Masalah serupa juga muncul di Balikpapan, Kalimantan Timur. Lima siswa dari salah satu sekolah masuk rumah sakit pada Jumat (26/9) setelah diduga keracunan menu MBG. Video berdurasi 25 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang siswi lemas di dalam mobil, memicu kemarahan publik.
Dilansir Tribun Kaltim, Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, memastikan kondisi siswi sudah pulang dalam keadaan sehat. Petugas juga mengirim sampel makanan MBG ke BPOM Samarinda untuk pemeriksaan laboratorium, dan hasilnya masih ditunggu.
Anggaran BGN Jadi Sorotan
Publik menyoroti alokasi dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang melonjak tajam pada 2026. Lembaga baru ini mengantongi Rp268 triliun, jauh melampaui sejumlah kementerian strategis.
Sebagai perbandingan, Kementerian Pertahanan menerima Rp185 triliun, Polri Rp145,65 triliun, Kementerian PUPR Rp118,5 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp114 triliun.
Anggaran jumbo itu muncul karena mandat BGN sangat luas. Lembaga ini bukan sekadar mengawasi gizi masyarakat. BGN juga mengelola program pangan bergizi murah, subsidi nutrisi anak sekolah, distribusi makanan tambahan di daerah rawan stunting, hingga riset pangan fungsional. Hampir semua program gizi nasional kini terkonsentrasi di BGN.
Skala tugas yang luas membuat BGN menguasai hajat hidup jutaan anak Indonesia. Namun, mandat itu juga membuka banyak celah. Kasus keracunan massal di Bandung Barat dan Balikpapan menunjukkan bahwa uang besar tidak otomatis menjamin keamanan pangan di lapangan.
Suhu Kritis dalam Distribusi Makanan
Dilansir Detik.com (25/9/2025), Pakar gizi komunitas dr Tan Shot Yen menilai masalah terbesar ada pada pengolahan dan distribusi makanan. Ia menekankan bahwa suhu penyimpanan sering terabaikan.
“Di rentang suhu 5 sampai 60 derajat Celsius, itu disebut suhu kritis. Bakteri, jamur, hingga mikroba berbahaya bisa tumbuh cepat. Jadi jangan heran kalau makanan yang dibiarkan di suhu ruang akhirnya basi,” jelasnya.
dr Tan mencontohkan katering pesta yang selalu menaruh makanan di atas pemanas. “Itu bukan hanya supaya makanan hangat, tapi juga untuk mencegah bakteri berkembang,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai distribusi MBG tidak boleh sembarangan. Solusi yang lebih aman adalah menggeser suplai langsung ke kantin sekolah atau memastikan makanan tersimpan dalam wadah berpemanas hingga sampai ke siswa.
dr Tan juga menekankan pentingnya pendekatan pentahelix. Pemerintah perlu menggandeng organisasi profesi gizi seperti Persagi, akademisi, tenaga gizi di Puskesmas, hingga kader posyandu.
“Kalau prosesnya tertutup, risiko salah menu atau distribusi makanan basi akan terus berulang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar MBG tidak berubah menjadi etalase jualan produk tertentu. “Kalau mau melibatkan pelaku usaha, pastikan kontribusinya nyata. Misalnya dengan menyediakan dapur mobil berpemanas, bukan sekadar memasok produk instan,” tambahnya..
Jika dana triliunan rupiah tidak mampu menjamin makanan aman, apa arti program itu bagi masyarakat? Kasus Bandung Barat dan Balikpapan menjadi pengingat bahwa dana besar tanpa pengawasan hanya akan meninggalkan luka di meja makan rakyat.(*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
