Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda tengah menyusun peraturan daerah (Perda) khusus untuk pengelolaan sektor pariwisata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penurunan sektor pertambangan yang diperkirakan terjadi mulai 2026.
Viktor Yuan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Samarinda, menjelaskan hingga kini Samarinda belum memiliki payung hukum yang komprehensif terkait pengembangan pariwisata. Padahal, sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi masa depan.
“Kita memerlukan alternatif ekonomi yang kuat setelah tambang menurun, dan pariwisata adalah salah satu sektor andalan yang harus segera dipersiapkan,” ujar Viktor, Rabu (14/5/2025).
Dalam proses penyusunan Perda, DPRD Samarinda telah melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, serta bagian hukum. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Beberapa poin penting yang akan dimuat dalam Perda antara lain mencakup pembangunan infrastruktur penunjang wisata, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), regulasi investasi pariwisata, serta sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Tanpa panduan hukum yang jelas, kita bisa menghadapi persoalan seperti akses ke lokasi wisata, konflik dengan jalur jalan nasional, hingga parkir. Semua itu harus diantisipasi sejak awal,” jelas Viktor.
Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Dinas Pariwisata yang berdiri sendiri. Saat ini, urusan pariwisata masih berada di bawah bidang di Disporapar, yang dinilai tidak cukup optimal untuk menjadikan sektor ini sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Jika ingin fokus, maka kelembagaannya harus kuat. Sudah saatnya pariwisata dikelola oleh dinas tersendiri agar lebih maksimal dalam perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Perda ini juga akan mengatur penguatan sumber daya manusia, penyediaan lahan, serta penataan ruang yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
“Pariwisata harus diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi Samarinda ke depan. Perda ini akan menjadi landasan hukum agar arah kebijakan kita lebih terarah dan visioner,” tutup Viktor.(adv)
