Kaltimes.com – Analisis terhadap latar belakang pendidikan anggota DPRD Kutai Timur periode 2024-2029 menunjukkan dominasi alumni bidang hukum dan sosial politik di tiga fraksi besar.
Fraksi GAP, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Demokrat menjadi basis para sarjana hukum dan sosial politik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk legislasi daerah.
“Latar belakang pendidikan ini sangat membantu dalam proses legislasi. Kami dapat lebih memahami aspek-aspek hukum dan dinamika sosial politik dalam setiap pembahasan peraturan daerah,” ujar Yosep Udau, anggota Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) saat ditemui wartawan di ruang komisi.
Di Fraksi GAP, empat dari enam anggotanya berlatar belakang hukum. Sementara di Fraksi Demokrat, kombinasi sarjana hukum dan sosial politik mencapai 70 persen dari total anggota. “Pemahaman hukum dan sosial politik menjadi modal penting dalam mengawal kebijakan daerah. Kami bisa lebih cermat dalam menganalisis setiap regulasi,” jelas Faizal Rachman, S.H.
Faizal juga menambahkan, dominasi sarjana hukum dan sosial politik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk hukum dan kebijakan daerah. “Dengan latar belakang pendidikan yang relevan, proses legislasi bisa berjalan lebih efektif,” tegas politikus PDI Perjuangan ini. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan tren positif dalam peningkatan kapasitas anggota DPRD Kutai Timur. “Kombinasi ilmu hukum dan sosial politik sangat dibutuhkan dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” kata Faizal Rachman. (Q/Adv-DPRD)
